Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

Kompas.com - 09/02/2024, 08:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri buka suara soal isu menteri-menteri dari parpolnya yang disebut akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Penuturan Megawati tersebut disampaikan saat wawancara khusus dengan jurnalis Rosiana Silalahi di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Megawati mulanya menanggapi soal mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dari kabinet.

Menurut dia, pengunduran diri Mahfud berkaitan dengan etika.

"Karena kan seperti tadi, yang Rosi katakan. Saya pernah (jadi) presiden, saya pernah wakil presiden, saya pernah DPR tiga kali. Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika," ujar Megawati.

Baca juga: Saat Megawati Ingatkan Presiden, Menteri, hingga Pejabat untuk Tak Kampanye Pakai Fasilitas Negara...

Ia menekankan, moral juga merupakan bagian semangat individu saat melaksanakan tugas negara.

Selain itu, menurut dia, moral dan etika tetap penting dalam berpolitik.

"Bagi saya, itu adalah etika. Etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Eh endak bisa lho kamu asal masuk (parpol), terus kamu mau cari kedudukan saja. No. Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya," tegasnya.

Pikirkan kerugian jika Menkeu Sri Mulyani mundur

Megawati juga buka suara soal isu akan mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kerap diperbincangkan publik.

Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara.

Dengan demikian, apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.

"Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menkeu," ujar Megawati.

"Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho jangan untung-nya (untung bagi parpol). Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu," lanjutnya.

Baca juga: Diisukan Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani Disebut Bertemu Megawati

Rosiana Silalahi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia.

Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com