Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Nugroho SBM
Dosen Universitas Diponegoro

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Pentingnya Internet Gratis untuk Inklusivitas dan Bisnis

Kompas.com - 05/02/2024, 16:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA debat kelima (terakhir) calon presiden (4/2/20204), ada debat panas antara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto soal internet gratis.

Ganjar menyinggung kampanye Prabowo bahwa makan gratis lebih penting dari internet gratis. Bahkan Prabowo mengatakan pihak yang ingin internet gratis itu otaknya lambat.

Hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Prabowo bahwa ia mengatakan itu konteksnya ketika seorang miskin yang tidak bisa makan, maka makan gratis lebih penting dari internet gratis.

Ide internet gratis memang perlu didukung untuk kondisi Indonesia hari ini. Meski pengguna internet di Indonesia terus meningkat, tetapi masih terjadi ketimpangan, baik antarwilayah maupun antarperorangan di dalam suatu wilayah.

Internet gratis mengatasi ketimpangan pengguna antarperorangan, seiring orang atau individu tidak bisa menggunakan internet karena tidak mampu membayarnya.

Perkembangan pengguna internet seperti disebutkan di atas terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77 persen total penduduk Indonesia sebanyak 276,4 juta orang.

Dengan demikian, jumlah pengguna internet di dalam negeri tercatat bertambah 142,5 juta dibanding Januari 2013 yang hanya sebanyak 70,5 juta orang.

Meski demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. We Are Social melaporkan, ada 63,51 juta penduduk di seluruh Tanah Air yang belum terkoneksi internet hingga awal 2023.

Jumlah penduduk Indonesia yang belum terkoneksi internet tersebut menjadi yang terbesar kedelapan secara global. Posisi pertama ditempati India dengan 730,02 juta penduduk belum terkoneksi internet.

Maka ide internet gratis bisa mengurangi ketimpangan penggunaan internet antarperorangan dari sisi mereka yang tidak mampu menggunakan internet karena tidak mampu membayar langganan.

Tentu pemerataan jaringan internet di daerah-daerah yang belum ada jaringan internetnya juga perlu dilakukan.

Manfaat internet

Semakin merata dan meluasnya penggunaan internet memang sesuatu yang dibutuhkan oleh Indonesia dan merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari. Apalagi di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sekarang ini.

Hal tersebut juga membawa manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Pertama, penggunaan internet bisa meningkatkan inklusi di semua bidang.

Di bidang keuangan, misalnya, dengan penggunaan internet, maka daerah-daerah luar Jawa yang dulu tak terlayani fasilitas jasa keuangan karena tak adanya kantor-kantor cabang bank dan lembaga keuangan bisa terlayani dengan pelayanan keuangan digital (fintech).

Di bidang pendidikan sekarang ini seseorang bisa mengakses pelayanan pendidikan yang menyediakan kelas-kelas jarak jauh sehingga bisa menikmati pendidikan dengan lebih murah karena tidak harus datang ke lokasi yang jauh.

Kedua, masyarakat juga bisa secara cepat mendapatkan berbagai infomasi yang dibutuhkan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus seperti di bidang keuangan dan bisnis.

Hal ini relatif lebih mudah dibandingkan dahulu orang harus datang secara fisik ke perpustakaan untuk membaca buku secara fisik.

Ketiga, di bidang bisnis juga ada berbagai keuntungan ketika bisnis didigitalisasikan khususnya dalam sistem pembayaran.

Dengan memakai sistem pembayaran digital, maka pebisnis, khususnya UMKM, yang biasanya menggunakan sistem pembayaran tunai dengan uang logam atau kertas secara fisik akan mendapatkan beberapa keuntungan antara lain: tidak menghadapi risiko kehilangan uang, menerima pembayaran uang palsu, uang yang diterima rusak; tidak usah mencari uang kembalian, dan transaksi bisa dilakukan secara cepat.

Keempat, di bidang layanan publik dan pemerintahan maka penggunaan internet juga mendukung birokrasi yang bersih atau tidak korup.

Berbagai layanan seperti pembayaran pajak secara digital akan mengurangi tatap muka antara petugas pajak dan wajib pajak, maka akan meminimalkan korupsi.

Demikian juga dengan lelang proyek pemerintah secara digital, maka akan mengurangi tatap muka antara pihak swasta dan aparat pemerintah sehingga korupsi bisa dikurangi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com