Kampus Ramai-ramai Kritik Jokowi, Cak Imin: Penguatan Politik Dinasti Telanjang Bulat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut kritik yang dilontarkan sivitas berbagai universitas Tanah Air didasari kekhawatiran akan penguatan dinasti politik yang sudah berlebihan bahkan "telanjang bulat".

Menurut Cak Imin, banyak pihak mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilu saat ini yang diwarnai dengan sikap tidak netral aparatur negara di banyak tempat.

"Betul (sivitas akademika sangat khawatir) bukan hanya terasa, dimulai dari penguatan politik dinasti yang berlebihan, kalau dinasti yang tidak berlebihan boleh, dalam artian tidak terlalu mengandalkan kekuasaan. Tapi ini sudah telanjang bulat" kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Cak Imin Kecewa Istana Tarik Kritik Akademisi Kampus ke Ranah Politik

Cak Imin menyoroti tindakan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson yang terang-terangan meminta masyarakat memilih calon presiden yang pro dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal, kata Cak Imin, Harisson merupakan penjabat gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat.

"Kita dengar tuh Gubernur Kalimantan Barat, penjabat itu, baru penjabat bukan pilihan rakyat itu," tutur Cak Imin.

Selain itu, Ketua Umum PKB ini juga menyoroti tindakan sejumlah aparat kepolisian yang memanggil dan memeriksa para kepala desa.

Tindakan itu dinilai dilakukan secara dewenang-wenang.

Baca juga: Penyataan Sikap Sivitas Akademika 9 Kampus Kritisi Demokrasi Pemerintahan Jokowi

Berkaca dari persoalan-persoalan itu, kata Cak Imin, para guru besar, penggawa pendidikan dan sivitas akadmeika di berbagai kampus turun gunung menyatakan sikap.

"Kampus tidak diam. Kami terima kasih meskipun tidak menjadi bagian dari gerakan politik, tapi ini menguatkan politik yang menjaid tanggung jawab kami juga," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur yabg berisi kritik kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Kritik itu di antaranya menyangkut bagiamana menjaga demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Ramai Sivitas Akademika Buat Petisi, Jokowi: Itu Hak Berdemokrasi

Menyusul UGM, sejumlah sivutas akademika dari universitas lain juga menyampaikan pernyataan sikap dan peringatan.

Mereka antara lain Universitas Islam Indoensia (UIK), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan lainnya.