Saat DPR Sepi Agenda Rapat, Wakil Rakyat Disebut Sibuk dengan Urusan Politik Pribadi dan Partai...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atau parlemen seperti tengah tertidur di awal tahun 2024.

Para anggota dewan tampaknya tidak memiliki kegiatan terkait legislasi di tengah masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024.

Tak seperti sebelum masa Pemilu, DPR selalu menyampaikan jadwal agenda rapat setiap harinya kepada wartawan. Jadwal ini pun bisa diakses publik melalui situs resmi DPR.

Namun, sudah dua minggu ke belakang, tidak ada jadwal agenda yang diberikan.

Baca juga: Jokowi Masih Sibuk Kunker di Jateng, Surpres Pengganti Firli Bahuri Belum Dikirim ke DPR

Melihat sepinya DPR, kritik mulai berdatangan, salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai kosongnya DPR di masa kampanye sungguh memalukan.

"Ini memalukan sih sesungguhnya. DPR yang seharusnya menggunakan masa sidang untuk bersidang malah memanfaatkannya untuk kampanye. Lebih memalukan lagi karena mereka pasti tak akan jujur mengatakan kepada rakyat kalau mereka semua sedang membolos dari ruang sidang," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Lucius kemudian menilai bahwa DPR sudah memiliki rekam kinerja yang buruk sepanjang 2023.

Hal itu, dilihatnya dari produk legislasi yang dihasilkan DPR pada 2023 hanya lima Undang-Undang (UU).

"Hanya menghasilkan lima dari 37 RUU (Rancangan Undang-Undang) prioritas, nampaknya akan semakin parah di tahun 2024 ini," ujar Lucius.

Baca juga: Menpan-RB Sebut RUU DKJ Akan Dibahas di DPR pada 6 Februari 2024

Menurut Lucius, jika rapat-rapat masih kosong, maka masa sidang III periode 2023-2024 ini bisa saja dikenang dengan periode tanpa hasil di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Tetapi juga masa sidang yang tak ada sidangnya," kata Lucius.

Soal etika, tak hanya presiden...

Berkaca pada sepinya DPR di masa kampanye, Lucius pun mengaitkannya dengan kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.

Dari situ, Lucius melihat bahwa persoalan etika, bukan hanya masalah Presiden saja.

"Ada begitu banyak pejabat negara dan anggota DPR yang masih digaji dari uang rakyat, tetapi sudah tak peduli dengan rakyat karena sibuk dengan urusan politik pribadi atau partai demi meraih suara," katanya.

"Semua yang masih menggunakan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan setiap hari tanpa beban berkampanye yang muluk-muluk mestinya tak beretika semua. Jadi enggak cuma Presiden saja sih," ujarnya lagi.

Baca juga: Formappi: 91 Persen Anggota DPR Nyaleg Lagi, Lebih Sibuk di Dapil daripada Senayan

DPR "jujur"

Lebih lanjut, Lucius mengatakan, kosongnya jadwal rapat menandakan DPR mulai bersikap jujur.

"Jujur tidak menyampaikan agenda karena memang tidak ada agenda. Ketimbang rajin share agenda ternyata enggak ada kegiatannya," kata Lucius.

"Jadi enggak perlu sok-sokan buka masa sidang pada 16 Januari lalu, padahal besoknya mereka sudah kembali lagi ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing," ujarnya lagi.

Meski begitu, Lucius menilai logis jika anggota DPR memilih meninggalkan parlemen di masa kampanye.

Baca juga: Pagi Ini, DPR Gelar Rapat Pripurna Usai Reses Sebulan Lebih

Sebab, menurut dia, tidak mungkin anggota DPR masih fokus bersidang ketika masa kampanye yang tinggal menghitung hari.

"521 dari 575 anggota kembali ingin memperpanjang era duduk manis di DPR, tentu saja mereka akan berjuang memperebutkan suara pemilih," kata Lucius.

"Bagi DPR dengan kinerja super buruk seperti sekarang, perebutan suara itu nilainya beberapa kali lipat dari caleg pendatang baru. Kalau caleg (calon anggota legislatif) pendatang baru kan tinggal umbar janji saja. Mereka enggak punya beban karena tidak akan dihakimi sebagai pemalas seperti yang mungkin akan dialamatkan kepada anggota DPR," ujarnya lagi.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Suasana rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023).

Tanggapan DPR

Menanggapi sepinya agenda rapat di DPR, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar angkat bicara.

Indra menolak jika anggota DPR disebut tidak mengadakan rapat di masa sidang III kali ini karena sibuk kampanye.

"Untuk kegiatan rapat-rapat pada masa persidangan III ini, DPR tetap dilaksanakan," kata Indra kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Caleg Perempuan Tak Capai Target di Banyak Dapil, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Namun, soal mengapa jadwal rapat tidak dibagikan, menurut Indra, hal itu sudah sesuai kesepakatan antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Meski begitu, Indra menjamin bahwa para anggota Dewan tetap melaksanakan rapat meski tidak dihadiri fisik secara penuh atau ada yang mengikuti secara daring.

"Saat ini AKD tetap melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kesepakatan AKD masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan dan mengedepankan tugas dan fungsi kedewanan," ujar Indra.

Indra pun mengakui bahwa anggota Dewan periode saat ini memang ada yang sibuk dan padat untuk turun ke dapil masing-masing di masa kampanye Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Klaim Seluruh Parpol Penuhi Syarat 30 Persen Caleg Perempuan di Semua Dapil

Namun, dia memastikan bahwa hal itu tidak mengganggu jadwal rapat yang sudah disepakati tiap AKD.

"Iya karena padatnya jadwal-jadwal anggota di dapil jadi masing-masing AKD dapat mengatur sesuai kesepakatan (jadwal rapat)," kata Indra.

"Iya mendekati pemilu kan sebagian sedang konsolidasi di dapilnya," ujarnya lagi.

Hingga berita ini dimuat, belum ada jadwal agenda rapat-rapat DPR yang biasanya dibagikan di grup-grup WhatsApp wartawan parlemen.

Sebelum masa pemilu, jadwal agenda rapat selalu dibagikan lewat grup-grup tersebut pada sekitar pukul 07.00-09.00 WIB.

Baca juga: Formappi: 91 Persen Anggota DPR Nyaleg Lagi, Lebih Sibuk di Dapil daripada Senayan