Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Penerima Beasiswa LPDP Orang Kaya, Cak Imin: Yang Miskin Tak Punya Akses, Kalah Terus

Kompas.com - 28/01/2024, 18:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menganggap eksekusi program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan tak inklusif.

Muhaimin menganggap, terjadi diskriminasi secara sistemik dalam penyaluran beasiswa LPDP.

Ia menyinggung data kebanyakan penerima beasiswa LPDP berasal dari kalangan mampu, padahal kalangan mampu dianggap memiliki peluang lebih besar untuk memenangi kompetisi secara bebas.

"Ini aneh nih, LPDP nih. Yang kompetisi ada, yang dapat ya yang kaya. Yang kaya memang mutunya lebih baik. Rekan-rekan ini, sudah miskin, enggak punya akses, ya kalah terus di LPDP," kata Muhaimin dalam acara deklarasi Relawan Kawula Muda Nusantara di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Merasa Dilupakan Kawan Dekatnya, Sebut Ada Pasangan yang Nebas

Wakil Ketua DPR itu berjanji, jika ia bersama Anies Baswedan menang Pilpres 2024, maka konsep beasiswa LPDP akan mengutamakan kesempatan yang setara untuk semua melalui afirmasi.

"Karena apa, kalau dibiarkan pasar terbuka, yang akan menang itu-itu juga, yang makannya sehari tiga kali. Rekan-rekan yang makannya sehari dua kali bagaimana nasibnya? Udah gitu dijanjiin makan siangnya dari sono lagi. Miskin amat lo, makan siang aja digratisin," kelakar Cak Imin.

Muhaimin juga mengungkapkan rencananya mengalokasikan 5 persen APBN untuk kelompok muda, termasuk di dalamnya untuk keperluan beasiswa sebagai bagian dari program prakerja.

Baca juga: Ungkit Debat Cawapres, Cak Imin: Jangan Mengaku Pemuda kalau Berlindung di Ketiak Opa-opa

Baginya, hal tersebut bukan kucuran dana yang bakal terbuang sia-sia, melainkan akan menjadi sebuah investasi untuk membangun sumber daya manusia di masa depan.

"Yang mau bikin bisnis, kaum muda, diberi ruang seluas-luasnya untuk permodalan yang mudah dan paling memungkinkan untuk tumbuh," ujar dia.

"Pak Jokowi (periode) kedua ada namanya Kartu Prakerja. Kami bongkar itu. Kami suntik lebih besar lagi supaya tidak hanya menonton YouTube untuk mendapatkan prakerja, subsidi sekitar Rp 600.000-an, Kami bongkar itu, siapa pun kaum muda yang ingin maju dan punya kompetensi, terbuka beasiswa sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang mau short course, yang mau ambil keterampilan jangka pendek, maupun yang mau S1, S2, S3," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com