Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Orang Dekatnya Diintimidasi Usai Dukung Anies-Muhaimin: Ada yang Dipenjara Tanpa Kesalahan

Kompas.com - 24/01/2024, 13:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau karib disapa JK, mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa meski tidak secara langsung, setelah menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Ia menyebutkan, intimidasi itu terjadi pada orang-orang dekatnya. 

Bahkan, ada orang dekat JK yang mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum.

"Secara langsung (intimidasi pada saya) tidak sih. Tapi justru, mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan," kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com, dikutip Rabu (24/1/2024).

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jusuf Kalla Bicara Silent Majority yang Bisa Goyang Jokowi

Namun, JK tak merinci lebih jauh pihak yang dia maksud serta kasus hukum yang menjeratnya. 

JK menyebutkan, banyak pejabat yang kini takut untuk sekadar bertemu dengan dirinya. 

JK bercerita bagaimana seorang pejabat bertemu dengannya saja harus diam-diam karena takut ketahuan atasannya.

"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu," 

"Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi," sambungnya.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jusuf Kalla Bicara Silent Majority yang Bisa Goyang Jokowi

JK lantas heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya, justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu.

Padahal, kata JK, dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi.

JK juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak.

"Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu," ujar politikus senior Partai Golkar ini.



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com