Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Videotron Kampanyenya Dihentikan, Anies Sebut Sikap Tak Siap Berdemokrasi

Kompas.com - 16/01/2024, 16:27 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pihak yang melarang penayangan videotron kampanyenya adalah pihak yang tak siap berdemokrasi.

Hal itu dia sampaikan saat kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda-beda.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, ia sering menemui orang yang datang dan menyatakan pilihan berbeda dalam Pemilu 2024.

"Ada yang mendatangi, bilang saya ingin milih calon yang lain, ya di hormati," ujarnya.

Baca juga: Videotron Anies di Jakarta Pusat Dihentikan, Pemprov DKI: Itu Ranah Swasta

Sebab itu, kata Anies, ketika ada yang memasang videotron tak seharusnya dihentikan penayangannya karena memuat materi kampanye paslon nomor urut 1.

Dia mengatakan, yang menghentikan penayangan videotron kampanye itu adalah sikap tak siap berdemokrasi.

"Ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi, justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda, kalau tidak siap menghormati yang berbeda maka dia tidak siap berdemokrasi," ujar Anies.

Adapun penghentian penayangan videotron kampanye Anies tersebut viral di sosial media X/Twitter.

Penghentian tayangan videotron yang disebut berada di Bekasi dan Jakarta itu diunggah oleh akun @olpproject.

Baca juga: Iklan Videotron Anies Dihentikan, Timnas Amin: Tim Hukum Akan Menindaklanjuti

"Hello, this is Olppaemi Project

Senang sekali rasanya menerima apresiasi yg sangat positif terhadap project yang kami lakukan. Project ini tidak akan berjalan tanpa dukungan baik moral dan materi dari seluruh Humanies.

Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami.

Saat ini, kami sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait. Humanies tidak perlu khawatir dan mohon dukungannya untuk menyertai kami dalam memaksimalkan project serta memberikan update secara berkala.

Best regards, Olppaemi Project" tulis akun tersebut.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu Videotron di Pospol Semanggi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com