TKN Minta Ganjar dan Hasto Belajar APBN Sebelum Tuding Prabowo Tambah Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid meminta kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk belajar terlebih dahulu terkait struktur APBN.

Nusron merespons perihal kritikan dari PDI-P yang menyebut capres nomor urut 2 Prabowo menambah utang luar negeri dengan membeli alutsista, padahal rakyat saat ini sedang kesusahan.

"Gini, gini, gini, gini. Mohon maaf Pak Hasto sama Pak Ganjar harus belajar dulu tentang struktur APBN," ujar Nusron saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024) malam.

Baca juga: PDI-P Kritik Utang Belanja Alutsista: Ketika Rakyat Menghadapi Kenaikan Harga, Prabowo Justru Nambah Utang

Nusron menjelaskan, di dalam struktur APBN, terdapat tiga komponen.

Tiga komponen yang dimaksud adalah penerimaan negara, pengeluaran atau belanja negara, dan pembiayaan.

Nusron menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah lah yang berhak menentukan postur belanja alutsista Kementerian Pertahanan.

"Soal posturnya belanja alutsista itu dimasukkan ke dalam penerimaan, belanja, atau pembiayaan, itu murni kewenangannya ibu Menkeu bersama dengan Ketua Banggar. Yang Ketua Banggar-nya itu adalah Bapak Said Abdullah dari PDI-P," tuturnya.

"Jadi tanyakan sama Pak Said Abdullah dari PDI-P. Kenapa kok strukturnya ditaruh di sini di situ. Lagi-lagi sampaikan salam saya, kalau tanya jangan salah alamat," imbuh Nusron.

PDI-P bilang Prabowo tambah utang LN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari hutang luar negeri.

Menurut Hasto, kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menhan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto itu justru tidak berpihak kepada rakyat.

"Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

"Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri," lanjutnya.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman, Ini Indikatornya

Hasto juga menyoroti kebijakan pertahanan Prabowo untuk pengadaan alutsista dengan membentuk suatu perusahaan teknologi militer.

Namun menurutnya, di dalam perusahaan itu banyak diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo sendiri.