Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Klaim Bunga KUR 7 Persen Berawal dari Jawa Tengah, lalu Ditiru Pemerintah Pusat

Kompas.com - 02/01/2024, 05:39 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengeklaim, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 7 persen untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah lebih dulu dipraktikkan di Jawa Tengah saat ia menjabat gubernur.

Praktik tersebut lantas ditiru oleh pemerintah pusat untuk meringankan beban bunga UMKM. Semula, bunga KUR berada di kisaran 12 persen per tahun.

"Ketika KUR untuk usaha kecil itu 12 persen, kami sudah punya 7 persen saat itu. Itulah KUR yang kemudian ditiru oleh pusat," kata Ganjar di GOR Satria, Plombokan, Semarang Utara, Senin (1/1/2024).

Baca juga: Dicurhati Warga Semarang Tak Dapat Bansos, Ganjar Janjikan Perbaiki Data Pakai KTP

Ganjar menyampaikan, keringanan bunga kredit tersebut menjadi solusi ketika dia melihat banyak masyarakat tidak bisa membayar cicilan bank.

Mereka pun sulit berjalan karena diusir oleh Satpol PP lantaran diberlakukan berbagai pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19.

"Satpol PP yang nyuruh gubernur. Akhirnya apa? Mereka teriak dan mereka marah," ucap Ganjar.

"Tapi ketika kemudian ini kita geser, bukan berarti kita diamkan, kita harus carikan solusi. Maka Pak Hary (pendiri MNC Group), saat itu kita minta skema kredit wabilkhusus suku bunga perbankan, kita turunkan, Pak," imbuhnya.

Baca juga: Andika Perkasa: Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit TNI Tanpa Proses Kesalahpahaman, Langsung Diserang

Adapun upaya mendorong kemudahan berusaha dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM tercantum dalam visi dan misi Ganjar - Mahfud.

Keduanya menargetkan 35 persen kredit perbankan ditujukan untuk UMKM, koperasi, hingga perusahaan rintisan.

"Maka rasanya kita butuh perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM. Kasih agar UMKM bisa mendapatkan akses khusus dengan skema khusus," bebernya.

"Ketika pedagang mi dan bakso (yang merupakan UMKM) membutuhkan itu, ada koperasinya. Maka pada saat yang sama sebenarnya kita bisa memberikan akses (kredit) itu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com