Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Menang, Cak Imin Janji Tak Akan Ada Undang-undang "Simsalabim" Lagi

Kompas.com - 19/12/2023, 07:45 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak ingin lagi ada undang-undang (UU) yang dibuat secara tergesa-gesa dengan proses yang cepat.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin ini dalam acara dialog kesejahteraan buruh bertajuk "Titip Gus", menjawab pertanyaan seorang buruh soal nasib omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Cak Imin mengeklaim, jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pemerintah akan mengajak serikat pekerja atau buruh dan pengusaha (tripatrit) untuk duduk bersama membahas UU tersebut.

"Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit, ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan," kata Cak Imin di Gedung Juang 45, Tambun, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Singgung Pentingnya Pembangunan Jiwa, Cak Imin: Jangan Cuma Istana Presiden yang Megah…

"Jadi, setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin juga berjanji, jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) menang Pilpres 2024, tidak ada lagi UU horor alias menakutkan yang disahkan.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengistilahkan pembahasan UU yang dilakukan secara cepat dengan sebutan "simsalabim".

"Kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang 'simsalabim'. Tahu enggak undang-undang simsalabim? Enggak ada hujan, enggak ada angin disahkan. Undang-undang horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur," kata Cak Imin.

"Nanti, insya Allah kalau Amin menang, tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kelakar Cak Imin: Di TPS Coblos 1, Kalau 2 atau 3 Enggak Sah

Dalam kesempatan itu, Cak Imin pun menyinggung soal sistem demokrasi yang seharusnya menjadi acuan bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan, termasuk pembuatan UU.

Cak Imin mengatakan, tidak ingin lagi ada demo buruh berulang-ulang lantaran suara para pekerja yang tidak didengar oleh pemerintah.

Ke depan, cawapres nomor urut 1 ini berjanji bakal mendengar seluruh masukan para pekerja untuk dibahas dan dicarikan solusinya bersama para pengusaha.

"Ini yang disebut demokrasi, kalau sudah begini, insya Allah enggak ada demo-demo karena semua ikut menyusun, semua menjadi bagian, semua terlibat. Itu yang disebut perubahan," kata Cak Imin.

"Duduk bersama, cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi Amin, Anies-Muhaimin. Buat apa kami jadi presiden, buat apa kita jadi wapres kalau kita tidak membawa perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Baca juga: Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Rakyat Capek atau 'Happy' dengan Gaya Sekarang?

Soal Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Rakyat Capek atau "Happy" dengan Gaya Sekarang?

Nasional
Ditopang Produksi Domestik, Produksi Minyak Pertamina 2023 Meningkat 8 Persen

Ditopang Produksi Domestik, Produksi Minyak Pertamina 2023 Meningkat 8 Persen

Nasional
Persiapan dan Penyesuaian Doktrin TNI AU yang Adaptif Seiring Modernisasi Alutsista

Persiapan dan Penyesuaian Doktrin TNI AU yang Adaptif Seiring Modernisasi Alutsista

Nasional
Fahri Hamzah: Kalau Presiden Dipilih MPR, Pilpres Harus Berbasis 'Electoral College' Seperti di AS

Fahri Hamzah: Kalau Presiden Dipilih MPR, Pilpres Harus Berbasis "Electoral College" Seperti di AS

Nasional
PSI Serahkan Kasus Narkoba Ketua DPD Batam ke Polisi

PSI Serahkan Kasus Narkoba Ketua DPD Batam ke Polisi

Nasional
Relawan Dorong Anies Dipasangkan dengan Andika di Pilkada DKI Jakarta

Relawan Dorong Anies Dipasangkan dengan Andika di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Prabowo Apresiasi Turkiye soal Komitmen Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Apresiasi Turkiye soal Komitmen Kerja Sama Pertahanan

Nasional
PSI: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

PSI: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

Nasional
MK Minta Pemilu Ulang di TPS Perusahaan Perkebunan di Riau karena Jumlah Buruh Janggal

MK Minta Pemilu Ulang di TPS Perusahaan Perkebunan di Riau karena Jumlah Buruh Janggal

Nasional
Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

Nasional
Soal Motif Penguntitan Jampidsus, Kejagung: Tanyakan ke Polri, Siapa di Belakangnya

Soal Motif Penguntitan Jampidsus, Kejagung: Tanyakan ke Polri, Siapa di Belakangnya

Nasional
KPU Mulai Simulasi E-Coklit untuk Pilkada 2024

KPU Mulai Simulasi E-Coklit untuk Pilkada 2024

Nasional
Gus Yahya Larang Anggota Pakai Identitas NU untuk Kampanye Pilkada

Gus Yahya Larang Anggota Pakai Identitas NU untuk Kampanye Pilkada

Nasional
Respons Bamsoet, Fahri Hamzah Sebut Pembenahan Sistem Politik Tak Bisa Tambal Sulam

Respons Bamsoet, Fahri Hamzah Sebut Pembenahan Sistem Politik Tak Bisa Tambal Sulam

Nasional
Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com