Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Penculikan Aktivis Tak Hanya Muncul 5 Tahunan, Tiap Kamis Disuarakan Keluarga Korban di Depan Istana

Kompas.com - 15/12/2023, 13:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid membantah anggapan bahwa isu penculikan aktivis pada 1998 lalu hanya muncul lima tahun sekali setiap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto maju Pemilihan Presiden (Pilpres).

Usman mengatakan isu tersebut selalu dimunculkan setiap saat.

Bahkan, keluarga korban menggelar aksi rutin depan Istana, Jakarta, setiap hari Kamis, untuk bertanya kepada negara dimana keberadaan anak mereka yang masih hilang.

"Kalau dibilang hanya muncul di saat pilpres ya salah, setiap kamis keluarga korban tuh setiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang," kata Usman di acara Gaspol yang tayang di Kompas.com, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Meski begitu, Usman mengakui, isu tersebut menjadi ramai di momentum Pemilu karena Prabowo maju sebagai capres.

Sebab, Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus dianggap bertanggung jawab dalam penculikan yang dilakukan oleh salah satu unit di Kopassus bernama tim mawar.

Usman lantas heran lantaran pihak Prabowo menyebut bahwa isu pelanggaran HAM berat muncul hanya setiap lima tahun.

"Jadi kalau ada pendukung Prabowo atau Prabowo mengatakan kok tiap lima tahunan dimunculkan, ya mungkin mereka baca medianya baru 5 tahunan selebihnya tidur misalnya atau cari makan misalnya gitu ya," ucap Usman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, Usman mengatakan bahwa penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum internasional.

Dia menambahkan, selama pihak keluarga orang yang dihilangkan paksa belum mendapat kejelasannya soal nasib anggota keluarganya, maka kejahatan itu masih dianggap berlangsung.

Kasus kejahatan tersebut, ujar Usman, juga tidak mengenal batasan waktu atau masa kadaluwarsa.

Usman pun menilai pembenaran kubu Prabowo yang menyebut isu pelanggaran HAM sudah usang adalah pemikiran yang dangkal.

"Tidak mengenal kadaluwarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya," kata Usman.

Baca juga: Prabowo: Tapol-tapol yang Katanya Saya Culik, Sekarang Membela Saya

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengakui, dirinya berulang kali ditanya soal kasus pelanggaran HAM.

Prabowo mengatakan, pertanyaan itu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik menjelang penyelenggaraan pilpres.

Ini disampaikan Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023) malam, menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo disambut sorak sorai pendukungnya.

Prabowo mengeklaim dirinya sangat keras membela HAM. Bahkan, klaim Prabowo, ia kini didukung oleh para mantan tahanan politik (tapol).

“Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ucap Prabowo dengan berapi-api.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com