Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Langsung Temui Petani di Jateng Usai Prabowo Kritik Ganjar soal Pupuk

Kompas.com - 13/12/2023, 18:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo langsung menemui petani di Jawa Tengah, setelah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyoroti kesulitan petani di wilayah tersebut mendapatkan pupuk. 

Presiden Jokowi meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu (13/12/2023).

Saat berdialog dengan petani, Jokowi menyatakan dirinya akan akan menambah besaran subsidi pupuk.

Namun, kepastian penambahan subsidi pupuk akan diumumkan setelah Presiden berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada. Berapa? Nanti saya akan umumkan kalau saya sudah (bertemu) Menkeu. Sebentar, semuanya itu dihitung," kata Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

"Kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Menteri Pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI. Baru Menteri Keuangan bisa menambah," lanjutnya.

Baca juga: Jawaban Ganjar soal Kelangkaan Pupuk di Jawa Tengah yang Dibahas Prabowo dalam Debat Capres

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah menyanggupi mengontrol persoalan pupuk di lapangan.

Tujuannya agar tidak ada permasalahan di lapangan.

"Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya. Urusan pupuk karena saya saya ini ngerti Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL, saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani," ungkap Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, saat ini para petani sudah bisa membeli pupuk dengan menggunakan e-KTP.

Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan Kartu Tani.

Namun, pembelian pupuk subsidi menggunakan e-KTP itu hanya berlaku di daerah tertentu.

“Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa, lebih menyederhanakan, di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya," ujar

“Yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan KTP sambil kita membenahi kartu taninya,” tegasnya.

Baca juga: Kritik Anies dan Ganjar, PAN Sebut Hanya Prabowo yang Tegas Lanjutkan Program Jokowi

Prabowo soroti petani di Jateng sulit dapat pupuk

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com