Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Optimalkan Kebijakan Satu Data, Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan "Menteri Digital" di Pemerintahan

Kompas.com - 11/12/2023, 20:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka akan ada menteri digital dalam struktur pemerintahan.

Hal itu disampaikan Hasto di hadapan kader PDI-P Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/12/2023) sore.

Awalnya, Hasto menekankan pentingnya digitalisasi menghadapi tantangan zaman. Ia kemudian membanggakan program Ganjar-Mahfud salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

"Jadi, saudara sekalian, KTP Sakti ini jawabannya, sehingga nanti ada digitalisasi," kata Hasto.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Masyarakat Miskin

Ia lantas mencontohkan sejumlah negara yang dianggap maju karena menerapkan digitalisasi.

Contohnya India dan China yang mewujudkan digitalisasi melalui pemerintahan satu data.

Maka, pelayanan terhadap masyarakat itu tidak terpecah dan cukup satu data.

"Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal. Cukup klik, langsung. Urusan anaknya sakit, anaknya sekolah, bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, cukup satu kali klik dan itu melalui digitalisasi," ujar Hasto.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Merosot karena Berkomunikasi Gaya Oposisi dan Ditinggal Pendukung Jokowi

Politikus asal Yogyakarta ini memandang, Indonesia bisa menerapkan digitalisasi melalui Indonesia ID atau KTP.

Ganjar-Mahfud, jelas dia, ingin mewujudkan penyelesaian masalah masyarakat miskin lewat program tersebut.

Lanjut Hasto, Ganjar-Mahfud juga ingin kebijakan satu data untuk pelayanan masyarakat dituangkan melalui satu kementerian. Maka, Hasto menyebut bakal ada Menteri Digital yang bertugas mengurus pelayanan data digitalisasi membantu rakyat.

"Sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah. Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada Menteri Digital, saudara sekalian," tutur Hasto.

Baca juga: Di Hadapan Pengusaha, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Cara Tarik Modal Asing Masuk ke Indonesia

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini berharap, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah mencatat kemajuan melalui adanya menteri digital.

"Belajar dari Australia, belajar dari Jepang, belajar dari China, belajar dari India. India bisa mengalami loncatan kemajuan karena ada menteri digital," sebut Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com