Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Kampanye Besok, Mahfud Disebut Belum Kantongi Izin Jokowi

Kompas.com - 27/11/2023, 17:39 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan calon wakil presidennya, Mahfud MD belum mendapatkan izin cuti dari Presiden Joko Widodo.

Padahal, besok, Selasa (28/11/2023) keduanya bakal melaksanakan kampanye perdana.

Ganjar rencananya bakal kampanye dari Merauke, Papua. Sedangkan Mahfud dari Sabang, Aceh.

“Harapan kita Pak Mahfud bisa ke Aceh, izinnya lagi diurus karena tadi belum diizinkan oleh Presiden (Jokowi),” ucap Ganjar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (21/11/2023).

Baca juga: Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Jawa Kunci Pemenangan Pilpres...

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membantu izin Mahfud.

“Maka tadi saya telfon Pak Pratik, mohon kiranya saya dan Pak Mahfud bisa diizinkan besok ke Aceh,” tutur dia.

“Sehingga kita akan memulai (kampanye), saya dari timur, Pak Mahfud dari barat,” sambungnya.

Terakhir, Ganjar mengungkapkan kemungkinan puncak kampanyenya akan berlangsung di DKI Jakarta.

“Insya Allah nanti dalam putaran-putaran itu puncaknya di GBK (Gelora Bung Karno). Terakhir akan di sini,” imbuh dia.

Diketahui kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Adapun Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023.

Aturan itu diteken 21 November 2023 dan berisi tentang ketentuan bahwa menteri, pimpinan DPR, hingga wali kota tak perlu mengundurkan diri jika mengikuti pilpres.

Baca juga: Ganjar Pranowo Kunjungi Istri Jenderal Hoegeng di Depok

Saat ini, menteri yang mengikuti Pilpres 2024 adalah Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Lalu, Muhaimin Iskandar masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com