Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Akan Laporkan Akun Medsos Bermasalah terkait Pemilu ke Kominfo

Kompas.com - 26/11/2023, 08:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta jajarannya melaporkan setiap akun bermasalah yang terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Bagja menyampaikan ini kepada jajaran Bawaslu seluruh Indonesia dalam arahannya saat apel persiapan pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Apel koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

"Kehadiran bapak Menkominfo di sini, memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo, jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan. Kita punya satuan tugas untuk pengawasan media sosial," ujar Bagja dalam paparannya di lokasi.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu soal Dukungan untuk Prabowo-Gibran, Apdesi: Kami Siap Hadapi Resiko

Bagja meminta agar jajaran Bawaslu di tingkat pusat maupun daerah fokus pada strategi pengawasan pemilu di ruang publik.

Pengawasan, kata Bagja, juga perlu dilakukan dengan adanya partisipasi dalam pertemuan umum, debat, dan acara kampanye lainnya.

Dia mengingatkan jajarannya untuk memastikan pengawasan yang cermat terhadap interaksi kandidat dengan pemilih.

"Berikan perhatian khusus pada pengawasan atribut kampanye di jalanan, pastikan tim dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran terkait dengan pemasangan spanduk, poster dan bahan kampanye lain," ucap dia.

Baca juga: Bawaslu Ungkap Ada Dugaan Pelanggaran Pj Bupati Sorong Terkait Pakta Integritas Menangkan Ganjar

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa Bawaslu tidak pandang bulu dalam hal menindak pelanggaran, termasuk menurunkan alat peraga kampanye yang bermasalah.

Bagja menegaskan jajaran Bawaslu terdiri dari orang-orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat mengerti aturan tentang pemilu.

"Kita tidak pernah pandang bulu untuk menurunkan alat peraga yang bermasalah," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com