JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melarang anak-anaknya "menjual" nama sang ayah, dalam pendidikan maupun pekerjaan. Mahfud bahkan menekankan kepada anak-anaknya untuk tidak mengungkap identitas sang ayah.
Rupanya, hal itu ditekankan Mahfud agar anak-anaknya tahu soal perjuangan dan kemandirian.
"Bagi saya itu penting, agar mereka bisa mandiri dan tahu bahwa hidup itu adalah perjuangan," kata Mahfud dalam acara Gaspol x Lanturan, ditayangkan YouTube Kompas.com, Kamis (23/11/2023) malam.
Mahfud lantas bercerita tentang anaknya yang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair).
Baca juga: Mahfud Sebut Perlu Strong Leadership untuk Perbaiki Sistem Hukum
Menurut dia, tidak ada orang yang tahu bahwa anaknya adalah mahasiswa di kampus tersebut, kecuali seorang profesor di Unair.
Itu pun akhirnya dibeberkan Mahfud setelah profesor tersebut ingin meminta pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tentang politik kesehatan di Indonesia.
"Baru saya kasih tahu, itu anak saya, yang lain dosen lain, ndak boleh tahu. Saya bilang," cerita Mahfud.
"Kenapa? Biar tidak mendapat perlakuan khusus. Baru sesudah diwisuda, para dosennya 'Lho ini anak bapak? ini anak bapak?'," sambung dia.
Ditanya bagaimana cara membiasakan hal tersebut kepada anak, Mahfud menjawab dengan sederhana.
Baca juga: Klaim Punya Data Lengkap Mafia Hukum, Mahfud: Banyak Sekali, yang Melakukan Aparat
Dia bercerita bahwa keistimewaan atau privilege kerap diidentikan pada keluarga pejabat publik.
Padahal, menurut dia, privilege bisa menjadi buruk bagi tumbuh kembang anak.
Kata Mahfud, ketika anak-anak diberikan privilege, maka mereka akan tumbuh kembang dengan cara tidak melalui proses-proses yang wajar.
"Wah, ini anaknya Pak Mahfud, ini anaknya menteri, anaknya ketua MK, harus begini. Saya bilang, ndak boleh, kamu ndak boleh memberitahu bahwa kamu anak saya," ungkap Mahfud.
"Pokoknya kamu usaha sendiri, saya carikan sekolah, kalau perlu apa, bilang ke saya, tidak usah menggunakan fasilitas kedudukan saya," sambung dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini kemudian membuktikan ajaran itu membuat anak-anaknya mandiri dalam pendidikan dan pekerjaan.