Saksi Meringankan Tak Ada yang Hadir di Sidang Rafael Alun

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi meringankan atau a de charge untuk Rafael Alun Trisambodo tidak ada yang hadir di ruang sidang Kusuma Atmadja, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih setelah Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membuka sidang dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat kliennya.

Sedianya, Tim Penasihat Hukum mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan itu diberikan waktu untuk menghadirkan saksi meringankan dalam perkara Rafael Alun.

“Apakah saksi a de charge-nya sudah dibawa hari ini?” tanya Hakim Suparman dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Jadi, kami sudah mengundang, sudah mengajukan ke semua saksi a de charge seperti yang kami sampaikan di sidang sebelumnya,” jawab Junaedi.

Baca juga: Jelaskan Urgensi Adanya UU soal Pembuktian Terbalik, Mahfud Singgung Kasus Rafael Alun

Junaedi mengatakan, hanya ada satu saksi meringankan bernama Andreas yang konfirmasi akan hadir.

Akan tetapi, satu-satunya saksi a de charge yang rencananya bakal hadir saat ini dalam kondisi sakit.

“Enggak ada saksi hadir pada hari ini?” tanya Hakim menimpali.

Lantaran tidak ada saksi meringankan, Tim Penasihat Hukum Rafael Alun pun mengajukan seorang ahli, Fully Handayani, S.H., M.Kn.

“Hari ini kami ada ahli Yang Mulia, satu,” ucapnya.

Adapun Fully Handayani merupakan dosen di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia yang juga bekerja sebagai Notaris & PPAT di Kabupaten Tangerang.

Tim Hukum Rafael Alun menghadirkan Fully Handayani dalam kapasitasnya sebagai ahli perdata dan korporasi.

“Oke, supaya tidak buang waktu, ahlinya kita dengar dulu,” kata Hakim Suparman.

Baca juga: Saat Mario Dandy Jadi Saksi di Sidang Rafael Alun...

Dalam perkara ini, Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar bersama istrinya, Ernie Meike Torondek yang juga komisaris dan pemegang saham PT Artha Mega Ekadhana (ARME).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, uang belasan miliar itu diterima oleh Rafael Alun dan istrinya melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat di DJP, Rafael Alun disebut bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak.

Keduanya, mendirikan PT ARME pada tahun 2022 dengan menempatkan Ernie Mieke sebagai Komisaris Utama.

Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha di bidang jasa kecuali jasa dalam dalam bidang hukum dan pajak. Namun, dalam operasionalya, PT ARME memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut seorang konsultan pajak bernama Ujeng Arsatoko.

Konsultan Pajak direkrut untuk bisa mewakili klien PT ARME dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: Mario Dandy Tolak Bersaksi di Sidang Rafael Alun, Hakim Minta Tak Disumpah

Kemudian, Rafael juga mendirikan PT Cubes Consulting pada tahun 2008 dengan menempatkan adik dari istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan Komisaris.

Rafael juga mendirikan PT Bukit Hijau pada 2012 2012 dengan menempatkan istrinya sebagai komisaris di mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha di bidang pembangunan dan konstruksi.

Lebih lanjut, Rafael Alun juga menerima gratifikasi Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa 2.098.365 dollar Singapura dan 937.900 dollar Amerika Serikat serta Rp 14.557.334.857.

Dari hasil penerimaan gratifikasi itu, Rafael disebut melakukan cuci uang untuk menyamarkan hasil pendapatan yang tidak sah itu.

Atas perbuatannya, Rafael Alun dijerat dengan Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Rafael diduga telah melanggar Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.