Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kubu Ganjar-Mahfud soal Pakta Integritas Dukungan Pj Bupati Sorong

Kompas.com - 16/11/2023, 06:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tengah menjadi sorotan setelah ditemukannya dokumen berjudul 'pakta integritas' yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Dalam pakta integritas itu dituliskan bahwa Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," demikian bunyi salah satu poin dalam pakta tersebut.

Pakta itu ditandatangani langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.

Baca juga: Temuan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar Disebut-sebut dari OTT KPK, Ini Kata Firli

Adapun dokumen ini sempat beredar dalam grup wartawan usai Yan Piet Moso terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketika dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya pakta yang ditandatangani Yan Piet Moso untuk mendukung dirinya tersebut

Ganjar mengatakan, jika pakta tersebut benar ada, maka hal itu harus ditindak karena merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau enggak benar, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," kata Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023) malam.

Baca juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Sekjen PDI-P: Diusut Saja

Ganjar pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan aparat negara untuk memenangkan Pemilu 2024 karena tidak mempunyai akses untuk melakukan itu.

"Enggak lah! Mana kekuatan kami?" kata politikus PDI-P itu.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid juga membantah pihaknya terlibat dalam pembuatan dokumen pakta integritas itu.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Ganjar Mengaku Tak Tahu Pj Bupati Sorong Teken Pakta Integritas untuk Menangkan Dirinya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto mempersilakan pihak berwenang untuk mengusut persoalan tersebut.

Ia pun tidak khawatir dengan beredarnya dokumen tersebut karena baginya penentu kemenangan pada Pilpres 2024 adalah suara rakyat.

"Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," ujar Hasto, Rabu.

Baca juga: Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Ini Kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Halaman:


Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com