Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basarah PDI-P Sebut Seragam Hitam Simbol Duka terhadap Demokratisasi di Indonesia

Kompas.com - 28/10/2023, 15:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tengah berduka karena situasi demokrasi di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Basarah mengatakan, rasa sedih itu disimbolkan dengan seragam warna hitam yang ia dan sejumlah pengurus PDI-P kenakan dalam beberapa waktu terakhir.

"Menggunakan uniform hitam untuk menggambarkan suasana duka saya terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang mengarah pada satu tindakan-tindakan yang di luar dari prinsip demokrasi dan keadilan itu sendiri," kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Momen Ganjar Tiup Lilin Ulang Tahun, Elite PDI-P Dapat First Cake

Menurut Basarah, bukan hanya dirinya yang merasa sedih dan kecewa terhadap putusan MK tersebut, tetapi juga masyarakat umum.

Basarah berpandangan, masyarakat luas kini memandang MK yang seharusnya menjadi penjaga marwah konstitusi justru mengalami degradasi.

"Bahkan dari beberapa orang hakim Mahkamah Konstitusi pun membuat pernyataan yang sama nadanya dengan kekecewaan kesedihan yang saya simbolisasikan dengan baju partai saya yang berwarna hitam ini," kata Basarah.

Basarah mengenakan seragam hitam saat menghadiri pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu, berbeda dengan kader PDI-P lain yang mengenakan seragam merah.

Baca juga: Baju Hitam di Acara PDI-P dan Sindiran Hasto soal Kelahiran Nepotisme

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun menyinggung baju hitan yang dikenakan Basarah saat membacakan sambutan.

"Saya tanya ke dia (Basarah), kenapa seragamnya beda dengan saya?" kata Hasto, saat memulai sambutannya, Sabtu.

Hasto menuturkan, baju hitam itu menggambarkan isi hati Basarah terkait demokrasi Indonesia yang dalam tantangan akibat kelahiran kembali nepotisme.

"Dia bilang, ini merekfleksikan hatinya bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam tantangan, karena kelahiran kembali nepotisme," ujar Hasto disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Hasto juga mengenakan seragam hitam saat menerima audiensi Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang baru, Dominic Jermey, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

"Saya hari ini sengaja menggunakan baju hitam sebagai keprihatinan atas jalan mundur demokrasi di Indonesia karena ambisi kekuasaan," kata Hasto, Jumat.

Baca juga: Masinton Pasaribu Sebut Gibran Bukan Lagi Anggota PDI-P

Isu nepotisme dan dinasti politik mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi capres-cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju pada pemilihan presiden karena menjabat sebagai wali kota Solo.

Sejumlah pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran turut mengambil keputusan.

Setelah putusan MK tersebut, Gibran yang merupakan kader PDI-P itu diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Padahal, PDI-P sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Belakangan, PDI-P menyatakan bahwa Gibran otomatis keluar dari partai berlambang banteng tersebut karena menjadi cawapres Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com