Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Desak Joe Biden Stop Kirim Tentara AS ke Israel, Minta Tolong ke PBB Jakarta

Kompas.com - 10/10/2023, 22:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen buruh mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk segera menghentikan pengiriman tentara AS ke Israel, di mana pasukan yang dikirim itu bertujuan untuk membantu Israel melawan Hamas, Palestina.

Maka dari itu, buruh meminta tolong melalui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.

Adapun massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PBB di Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023). Mereka merapat ke kantor PBB usai demo di depan gedung Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

"Melalui Sekjen PBB, meminta Joe Biden Presiden Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan pengiriman serdadu atau tentara Amerika ke Israel dan pengiriman kapal induk perang Amerika ke Israel karena ini akan memanaskan situasi Timur Tengah. Perang Timur Tengah antara Israel dan Palestina berbeda dengan perang Rusia-Ukraina," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di lokasi.

 Baca juga: RI Minta Bantuan Filipina Evakuasi WNI di Wilayah Konflik Israel dan Palestina

Said menjelaskan, para buruh juga meminta agar PBB segera menggelar sidang umum dan sidang dewan keamanan.

Dia menekankan mereka hanya ingin perang antara Hamas dan Israel dihentikan.

"Partai Buruh anti perang, Partai Buruh anti eksploitasi, dan Partai Buruh anti kekerasan. Karena itu kami meminta PBB segera menggelar sidang umum dan sidang dewan keamanan menghentikan perang," tuturnya.

Said mengatakan, baik Hamas dan Israel tidak boleh saling menyerang satu sama lain.

Dia turut mendesak pemerintah Indonesia berperan aktif dalam menghentikan perang Israel vs Hamas ini.

 Baca juga: Jokowi Minta Menlu Lindungi WNI di Daerah Konflik Hamas-Israel

"Pemerintah Indonesia harus berperan aktif ikut terlibat dalam pengerahan pasukan perdamaian. Dan Menteri Luar Negeri atas izin presiden memanggil Duta Besar Amerika untuk meminta pengertian. Pengiriman pasukan Amerika Serikat dan juga kapal induk masuk ke Timur Tengah itu tanpa izin sidang umum. Itu ilegal, harus dihentikan," imbuh Said.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menjanjikan dukungan sangat kuat untuk Israel yang baru menerima serangan dari kelompok Hamas pada Sabtu (7/10/2023).

Seorang pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat menyebut, pembahasan tingkat tinggi antara para pejabat AS dan Israel mengenai bantuan militer telah berlangsung.

Biden menggambarkan serangan Hamas ke Israel sebagai tragedi yang mengerikan pada tingkat kemanusiaan.

Dia mengaku telah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menggarisbawahi dukungannya.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Israel dalam menghadapi serangan teroris ini," kata Biden dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi dari Gedung Putih.

"Dalam pemerintahan saya, dukungan untuk keamanan Israel sangat kuat dan tak tergoyahkan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan warganya dan mereka dapat terus mempertahankan diri," tambahnya, dikutip dari AFP.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan kembali komitmen Washington, dengan mengatakan Departemen Pertahanan akan bekerja dalam beberapa hari mendatang untuk memastikan Israel memiliki apa yang dibutuhkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com