Jokowi Ketatkan Impor Barang, Ada Pakaian, Obat Tradisional, dan Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengetatkan impor sejumlah komoditas dalam merespons keluhan mengenai banjirnya barang-barang impor yang mengganggu pasar tradisional dan industri dalam negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sesuai rapat internal terkait pengetatan arus masuk barang impor di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

"Perlu beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut untuk diregulasi ulang, pemerintah tadi arahan Bapak Presiden untuk fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu," kata Airlangga dalam keterangan pers, Jumat.

Baca juga: Bea Cukai Lelang Ribuan Pakaian Impor di Tengah Upaya Perkuat Pasar Domestik

Airlangga menuturkan, komoditas yang akan diketatkan impornya yakni mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, suplemen kesehatan, pakaian jadi, aksesori pakaian jadi, dan produksi tas.

Ia menyebutkan, ada 328 jenis barang pakaian, 23 jenis tas, dan 327 jenis barang tertentu yang status pemeriksaannya akan berubah dari post border menjadi border.

Artinya, pengawasan atas barang impor yang sebelumnya dilakukan saat sudah beredar di pasaran akan diawasi di kawasan pabean oleh petugas Bea Cukai.

"Responsnya harus tetap, jadi jangan sampai ini menambah dwelling time," kata Airlangga.

Ia menuturkan, ada beragam peraturan tingkat menteri yang harus direvisi akibat kebijakan ini, baik itu di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, maupun Kementerian Perindustrian.

Baca juga: E-commerce Impor Lebih dari 1.000 Barang Kiriman Wajib Laporkan Data ke Bea Cukai

Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Bapak Presiden minta bahwa peraturan menteri turunannya ini bisa direvisi dalam waktu dua minggu," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, kebijakan ini dilatarbelakangi keluhan mengenai banjirnya barang impor di pasar tradisional, sepinya pasar tradisional, serta meningkatnya penjualan bukan barang dalam negeri di e-commerce.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tak sadar telah dijajah secara ekonomi karena banyaknya barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Ia menyebutkan, 90 persen barang yang dijual di e-commerce merupakan barang impor yang dijual dengan harga sangat murah.

"Bahkan baju kemarin ada dijual berapa, Rp 5.000, Rp 5.000. Artinya, di situ ada predatory pricing yang mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku," kata Jokowi.