Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gagas Organisasi Baru, Integrasikan Semua Moda Transportasi

Kompas.com - 27/09/2023, 13:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk organisasi baru yang mengintegrasikan semua moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, organisasi itu dibentuk agar sistem angkutan itu tidak terpecah-pecah ke berbagai instansi.

"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek. Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat, nah jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi

Luhut mengaku ditunjuk Jokowi untuk menyiapkan pembentukan organisasi tersebut selama satu bulan ke depan.

Ia bakal mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait wacana mengintegrasikan moda-moda transportasi ke dalam satu organisasi itu.

"Presiden perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Saya akan undang nanti beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan," ujar Luhut.

Baca juga: Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Selain membentuk organisasi baru, pemerintah mewacanakan sistem tiket terusan atau bulanan sehingga masyarakat bisa menggunakan beragam jenis moda transportasi dengan satu tiket.

"Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan ongkos yang sangat memadai," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com