Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi berpidato di sidang ke-78 Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Sabtu (23/9/2023), di New York, Amerika Serikat.

Retno menyinggung soal kepemimpinan global yang terlalu menekankan pada kekuasaan dan ketimpangan negara-negara lain.

“Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Satu- satunya jalan untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif global,” kata Retno.

Baca juga: Menlu Retno Sebut KTT ASEAN Hasilkan Kesepakatan Perkuat Sejumlah Kerja Sama, dari Pangan hingga Energi

Ia mendesak para delegasi dari negara lain untuk betul-betul melakukan apa yang selama ini disampaikan (walk the talk) untuk menciptakan perdamaian global.

“Nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak/negara," ucap Retno.

Ia menekankan bahwa dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar atau kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.

Retno mendesak seluruh pihak untuk dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang.

Baca juga: Menlu Retno: Korsel Siapkan Dana Rp 459 Miliar Tingkatkan Kapasitas Kecerdasan Buatan di Kawasan

Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afghanistan.

“Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka," kata Retno.

Ia juga mengatakan setiap negara memiliki hak yang sama untuk tumbuh. Namun, sayangnya, arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.

Kebijakan perdagangan yang dianggap diskriminatif masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit utang asing.

“Ini lah saatnya bagi kita untuk lakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tapi harus didukung oleh negara maju," ujarnya.

Baca juga: Gerilya Para Elite PSI demi Menjemput Kaesang Pangarep

Ia juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau, dan transfer teknologi bagu negara berkembang untuk bantu menanggulangi krisis iklim.

Terkait isu teknologi, Retno menyinggung harapannya agar kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat pula diakses negara-negara berkembang.

Retno pun berharap agar seluruh pihai bahu-membahu memperkuat kawasan masing-masing.