Wacana Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan Semakin Nyata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana percepatan jadwal Pilkada 2024 yang sedianya digelar pada 27 November 2024 semakin nyata.

Kebijakan ini rencananya akan dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai bentuk revisi, atas Pilkada 2024 pada bulan November yang sebelumnya dijadwalkan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sumber Kompas.com menyebut, draf perppu tersebut telah siap diterbitkan. DPR RI juga disebut telah mengetahui hal ini dan sudah tak memberikan resistensi berarti.

Dilansir dari Harian Kompas, Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi II DPR RI Arif Wibowo, Senin (28/8/2023), mengakui bahwa Komisi II telah memperoleh paparan dari pemerintah terkait draf perppu percepatan pilkada.

Baca juga: KPU Disarankan Lakukan Pengujian Sebelum Usulkan Pilkada Dipercepat

Secara umum, pilkada akan maju ke September 2024 dan pemungutan suaranya digelar dua tahap, yaitu pada 7 dan 24 September 2024. Lalu, kepala daerah terpilih akan dilantik pada akhir 2024.

Pihaknya pun tak akan menolak rencana tersebut.

"Kami (Fraksi PDI-P) setuju dengan rencana penerbitan perppu pilkada karena seharusnya memang begitu, Undang-undang Pilkada dahulu tidak sempurna," kata Arif.

Wacana sejak tahun lalu

Sejak tahun lalu, wacana ini sudah digulirkan meskipun tak secara terang-benderang dinyatakan sebagai usul atau rencana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan sejumlah alasan mengapa Pilkada 2024 dianggap lebih baik apabila dipercepat ke bulan September.

Hasyim menuturkan bahwa majunya jadwal ini sebagai bagian dari upaya mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024 serta dalam hal terbentuknya pemerintah daerah dan legislatif daerah di tahun yang sama.

“Selama ini, pilkada serentak itu yang tercapai baru keserentakan pencoblosan, keserentakan pelantikan belum," kata Hasyim dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024

"Padahal dalam UU PIlkada ada, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir,” ujar dia.

Menurut dia, pemungutan suara yang baru digelar November 2024 terlalu dekat dengan rencana pelantikan pada Desember 2024, mengingat selalu ada kemungkinan digelarnya pemungutan dan penghitungan suara ulang hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena mungkin orang (calon) akan menggugat ke MK. (Kalau) MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat,” ucap dia.

Dimajukannya jadwal pemungutan suara ke September 2024 dinilai memberikan ruang gerak yang leluasa apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilkada Serentak.

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan