Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/08/2022, 15:28 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguji lebih dulu usulan untuk memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Awalnya Pilkada dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, namun Ketua KPU Hasyim Asy’ari melontarkan usulan agar penyelenggaraanya dimajukan menjadi September 2024.

“Idenya perlu diuji dengan kesiapan penyelenggara Pemilu. Karena beban Pileg dan Pilpres yang berat khawatir belum tuntas,” tutur Mardani pada Kompas.com, Senin (29/8/2022).

Baca juga: KPU Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Pimpinan Komisi II DPR Tak Masalah

Tahap selanjutnya, lanjut dia, adalah melakukan persiapan untuk mengubah peraturan.

Pasalnya mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada Serentak tetap dilaksanakan November 2024.

“Sampai saat ini tidak ada perbincangan revisi UU tersebut,” katanya.

Terakhir, Mardani memandang perlu ada diskusi yang melibatkan semua pihak jika KPU memang ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca juga: Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Ketua KPU: Kami Cari Jalan Terbaik untuk Peserta

“Perlu diskusi mendalam dengan semua stakeholder,” ucapnya.

Mardani menilai upaya untuk merealisasikan usulan KPU masih mungkin dilakukan saat ini.

Namun ia lebih sepakat jika jadwal tersebut tidak diubah.

“Semua masih mungkin jika ada political will. Kalau saya (jadwal Pilkada) cenderung sesuai UU,” pungkasnya.

Diketahui Hasyim menyampaikan beberapa alasan terkait usulan memajukan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Dimajukan 2 Bulan, Terkait Stabilitas Politik Usai Pilpres

Ia mengatakan, stabilitas politik tidak terganggu jika Pilkada di bulan September 2024 karena pemerintahan belum berganti.

Hasyim pun menyampaikan para calon legislatif (caleg) yang terpilih sebagai anggota Parlemen tak perlu mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada karena belum dilantik.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tutur Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Nasional
Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Nasional
Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Ridwan Kamil Sampaikan Pantun Ulang Tahun untuk Megawati

Ridwan Kamil Sampaikan Pantun Ulang Tahun untuk Megawati

Nasional
Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Nasional
Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.