Ada Wacana Pasangkan Sandiaga-AHY, PPP: Itu Guyon Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan bahwa kabar wacana penggabungan Sandiaga Uno dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilpres 2024 hanyalah guyon politik belaka

Meski diakuinya, obrolan-obrolan duet Sandi-AHY itu bisa saja muncul dalam lingkungan antar kader kedua partai, semisal di lingkungan Fraksi PPP dan Demokrat DPR.

"Ya kalau di fraksi kan guyon-guyon politik itu kan. Ya biasalah guyon-guyon politik," kata Awiek saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Awiek menyatakan, jika memang ada diskusi mengenai wacana tersebut, tentu tidak bisa diartikan sebagai sikap dari PPP.

Baca juga: PPP Gulirkan Ide Duet Sandiaga-AHY karena Cawapres Ganjar Tak Kunjung Diumumkan

Dengan demikian, ia menepis jika wacana itu dimunculkan dari elite PPP dan sudah merupakan sebuah keputusan.

"Jadi, kami menganggapnya itu hanya diskusi informal aja mungkin di antara kader-kader partai, terus ketemu, ngobrol. Tapi bukan menjadi sebuah keputusan," imbuhnya.

Juru Bicara PPP ini juga menegaskan, hingga kini partainya tetap konsisten menjalankan amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 5 dan 6.

Keputusan dua Rapimnas PPP itu, jelas Awiek, memutuskan Ganjar Pranowo didukung sebagai calon presiden, sedangkan Sandiaga Uno calon wakil presiden.

Baca juga: Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Bakal Rangkul PKS untuk Duet Ganjar-Anies

"Nah dua keputusan rapimnas itu yang kita amankan. Kalau pun ada perubahan sikap politik, tentu harus melalui rapimnas lagi," kata dia lagi.

Perlu diketahui, dinamika politik belakangan semakin kencang. Ketiga bakal capres, yakni Ganjar, Prabowo dan Anies masing-masing belum memiliki cawapres.

Peta politik pun berubah setiap harinya. Setelah wacana Ganjar berduet dengan Anies, muncul wacana Sandiaga-AHY.

Namun, belum ada yang bisa memastikan wacana duet pasangan calon (paslon), baik Ganjar-Anies maupun Sandiaga-AHY.

Adapun pembukaan pendaftaran paslon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan dimulai pada Oktober 2023.