Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Duet Ganjar-Anies dan Siasat Taklukkan Prabowo Subianto

Kompas.com - 25/08/2023, 08:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menggema belakangan ini.

Dorongan ini berangkat dari pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah yang berharap dua bakal calon presiden (bacapres) itu bisa bersatu.

Sejauh ini, Ganjar dan Anies tak memberi isyarat penolakan. Keduanya justru menyambut baik atas wacana tersebut.

Di sisi lain, dorongan supaya Ganjar dan Anies berduet dinilai sebagai siasat untuk melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang belakangan santer bakal meminang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya di Pilpres 2024.

Respons Ganjar dan Anies

Ganjar mengaku tak keberatan dengan wacana berduet dengan Anies. Menurutnya, wacana untuk menjodohkannya dengan Anies merupakan hal wajar.

"Siapa yang mewacanakan? Wacana itu kan ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi," kata Ganjar Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Respons Wacana Duet dengan Ganjar, Anies: Jadi Koalisi Dulu, Baru Ada Pembahasan

Ganjar juga mengaku tak mempermasalahkan atas wacana itu. Meski begitu, perlu ada dialog lebih lanjut.

"Sah, enggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapa saja biar adem. Biar dingin semuanya," paparnya.

Respons yang hampir sama juga dilontarkan Anies. Menurutnya, wacana ini tidak bisa dibahas begitu saja karena PDI-P bukan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Meski begitu, ruang pembahasan masih terbuka lebar apabila PDI-P menjadi bagian KPP.

"Kalau partainya bukan bagian dari koalisi bagaimana mungkin bisa dibahas namanya (penyatuan Anies-Ganjar)," kata Anies saat ditemui di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/8/2023).

"Menjadi bagian dari koalisi dulu baru ada pembahasan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Masih Perlukah Ganjar dan Prabowo Berebut Dukungan Jokowi?

Anies mengatakan, KPP selalu siap berdialog membuka kembali kemungkinan partai baru bergabung dalam koalisi.

Namun, untuk membahas pasangannya maju dalam pemilihan presiden sudah bisa dipastikan yang akan membahas adalah orang yang berada dalam koalisi saja.

"Tidak mungkin membahas nama seseorang yang tidak berada di dalam koalisi, orang partai ya, pemimpin partai, (ataupun) anggota partai," imbuh dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com