Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wahyu Suryodarsono
Tentara Nasional Indonesia

Indonesian Air Force Officer, and International Relations Enthusiast

"Tentara-tentaraan" di Tubuh Sipil dan Klientelisme Politik

Kompas.com - 18/08/2023, 09:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI TENGAH meningkatnya diskusi dan perdebatan terkait urgensi peran militer di tubuh kementerian maupun lembaga sipil, sejatinya terdapat fenomena unik yang jarang kita bahas.

Sejumlah warga sipil justru seringkali meniru dan mengorganisasikan unsur-unsur militer di dalam kehidupan berdemokrasinya.

Dalam keseharian masyarakat Indonesia, tentu kita tidak asing dengan keberadaan berbagai ormas yang menggunakan atribut maupun seragam layaknya seorang tentara siap perang.

Seperti Pemuda Pancasila, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), maupun organisasi paramiliter yang merupakan sayap partai politik tertentu seperti Satgas Cakra Buana PDI-P, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Selama orde baru, keberadaan kelompok sipil berseragam ala militer sejatinya merupakan wujud dari kapabilitas koersif kelompok-kelompok pemuda dan preman sokongan negara selama pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, yang utamanya digunakan untuk mempertahankan pengaruh partai politik tertentu di level masyarakat bawah.

Liberalisasi sistem politik pascaturunnya Presiden Soeharto membuat para mantan-mantan antek dan tukang pukul rezim orde baru, bersama dengan berbagai kelompok paramiliter parpol, milisi etnis dan keagamaan, para vigilante, serta barisan wirausahawan kekerasan saling bersaing untuk memperebutkan patronase, konstituensi, dan jatah preman.

Bersama dengan ini pula, muncul berbagai organisasi masyarakat yang lebih profesional dan bersifat populis, yang nyatanya dapat menyediakan lapangan kerja, atau bahkan kesempatan bagi para anggotanya untuk terjun langsung ke dunia politik.

Loren Ryter dalam artikelnya “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order” pada 1998 menyebut bahwa banyak orang kuat berlatar belakang preman di zaman orde baru, yang mampu menggunakan pengalaman dan jejaring sosial mereka untuk menjadi anggota parlemen di tingkat daerah maupun nasional.

Kepercayaan umum yang ada di masyarakat menganggap bahwa preman-preman berseragam ala tentara beserta dengan organisasinya saat ini bekerja demi tujuan elite politik yang “membekingnya”.

Lantas, apa manfaat dari eksistensi organisasi “tentara-tentaraan” semacam ini bagi para politisi dan partai politik untuk merebut kepentingan kekuasaannya?

Lalu, bagaimanakah pola hubungan antara elite dengan organisasi paramiliter tersebut?

Organisasi paramiliter partai politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paramiliter adalah pasukan keamanan (sipil) yang disusun layaknya pasukan militer, dan berfungsi sebagai unsur pembantu tentara.

Istilah paramiliter juga merujuk pada kekuatan sipil bersifat semi-militer yang struktur organisasi, taktik, pelatihan, kultur, serta fungsinya seringkali serupa dengan militer profesional, tetapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari angkatan bersenjata formal suatu negara.

Menjelang pemilu pertama Indonesia pascaorde baru, tepatnya pada 1999, kehadiran berbagai satgas paramiliter menjadi sangat mencolok di tingkat jalanan ataupun masyarakat kelas bawah.

Menurut Ian Douglas Wilson dalam bukunya berjudul “The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics”, kehadiran kelompok-kelompok semacam ini ditengarai merupakan produk hasil kombinasi dari demokrasi dengan sistem multipartai, paradigma militerisme ala orde baru, serta logika perebutan teritorial para preman yang mengisi keanggotaan satgas-satgas tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com