Rangkuman Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2023

Sebab, ia bukanlah seorang ketua umum partai politik maupun ketua koalisi partai politik.

"Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai poliitk. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi.

3. Tak senyaman yang dibayangkan

Jokowi juga menyampaikan mengenai tanggung jawab menjadi seorang Presiden.

Menurutnya, menjadi seorang Presiden tidak mudah seperti yang dibayangkan.

"Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi.

4. Singgung fotonya dipasangkan dengan capres

Jokowi juga menyampaikan mengenai posisinya yang kerap dimanfaatkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, fotonya banyak dipakai di baliho-baliho dan dipasangkan dengan bakal capres tertentu.

"Walaupun saya paham, ini sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kepemimpinan ke Depan Tentukan Masa Depan Indonesia

Ia mengaku banyak melihat baliho itu terpampang ketika berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia.

Bahkan, di tingkat desa pun, Jokowi menemukan fotonya dipakai untuk bahan sosialisasi bacapres tertentu.

"Saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A eh ada, ke kota B, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat ada juga," tutur dia disambut gelak tawa peserta sidang.

Meski begitu, Jokowi mengaku tak keberatan. Ia malah mempersilahkan fotonya untuk dipakai.

"Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira, menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja," ucap dia.

5. Hilirisasi

Jokowi juga menyampaikan mengenai hilirisasi komoditas nikel yang kini berkembang pesat.

Menurutnya, perkembangan ini terjadi setelah pemerintah menyetop ekspor nikel ore sejak 2020.