Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC Ungkap Pemilih Gerindra Terpecah, Bukan Sepenuhnya Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 11/08/2023, 16:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa Partai Gerindra belum sepenuhnya menjadi pendukung pemerintah.

Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan SMRC pada Juli 2023 terhadap 1.220 responden.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengungkapkan, hasil survei ini berkaitan dengan penilaian responden terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

"Yang menilai positif kondisi ekonomi 15 persen akan memilih Gerindra. Sementara yang menilai negatif kondisi ekonomi, memilih Gerindra 19 persen," ujar Saiful dilansir siaran YouTube SMRC TV, Jumat (11/8/2023).

"Justru mereka yang menilai kondisi ekonomi negatif lebih banyak yang memilih Gerindra dibanding dengan yang memiliki penilaian positif. Sehingga lihat dari pemilihnya, Gerindra belum sepenuhnya menjadi partai pendukung pemerintah," paparnya.

Baca juga: Survei SMRC: 77,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi

Dengan kata lain, warga yang tidak puas pada kinerja pemerintah masih cenderung memilih Gerindra.

Saiful menuturkan, apabila partai tersebut dinilai sudah full dalam koalisi pemerintah, mestinya kondisi pemilihnya cenderung memberi penilaian positif kepada kondisi ekonomi.

Saiful kemudian menjelaskan, hasil survei pada Juli 2023 menunjukkan ada 30,8 persen yang menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang baik atau sangat baik.

Responden yang menyatakan ekonomi buruk atau sangat buruk sebanyak 23,6 persen.

Untuk responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang sebanyak 44,9 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Belum Ada Bakal Cawapres yang Bisa Angkat Suara Ganjar untuk Lawan Prabowo

"Dari 30,8 persen yang menyatakan baik atau sangat baik itu, 38 persen di antaranya memilih PDI Perjuangan (PDI-P). Sementara dari 23,6 persen yang menyatakan buruk atau sangat buruk hanya 19 persen yang memilih PDI Perjuangan," jelas Saiful.

“Ada asosiasi yang sangat positif antara penilaian warga pada kondisi ekonomi dengan elektabilitas PDI-p," ungkap dia.

Hal yang berbeda terjadi pada partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kondisinya berkebalikan dengan PDI-P.

Hanya ada 3 persen yang menyatakan kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik akan memilih PKS.

Sementara yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, 8 persen memilih PKS.

Baca juga: Survei SMRC: Popularitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Kritis

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com