Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Tak Lepas dari Kepuasan terhadap Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Kinerja Jokowi

Kompas.com - 11/08/2023, 16:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas PDI-P berkorelasi dengan kepuasan publik atas kondisi ekonomi dan kinerja Presiden Joko Widodo.

Survei terbaru SMRC pada Juli 2023 menunjukkan, PDI-P memuncaki peta elektabilitas partai politik di angka 28 persen.

"Kenapa PDI Perjuangan menguat? Itu tidak bisa dipisahkan, bukan disebabkan, tapi tidak bisa dipisahkan dari penilaian positif terhadap kondisi ekonomi, satu. Kedua, kepuasan terhadap kinerja Jokowi," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip dari YouTube SMRC TV, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Survei SMRC, Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Capai 70 Persen, PDI-P: Akan Dilanjutkan Ganjar

Saiful menuturkan, tingginya elektabilitas PDI-P itu selaras dengan kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi, di mana terdapat 30,8 persen yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik.

Ia mengatakan, korelasi itu terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa dari 30,8 persen responden yang menyatakan kondisi ekonomi baik, 38 persen di antaranya memilih PDI-P.

Sementara, dari 23,6 persen yang menyatakan buruk atau sangat buruk, hanya 19 persen yang memilih partai berlambang banteng tersebut.

"Ada asosiasi yang sangat positif dengan PDI Perjuangan," kata Saiful.

Baca juga: Survei SMRC, Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Capai 70 Persen, PDI-P: Akan Dilanjutkan Ganjar

Selain kepuasan atas kondisi ekonomi, Saiful menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga berkorelasi dengan elektabilitas PDI-P.

Setali tiga uang, survei juga menunjukkan bahwa dari 77,3 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi, 32 persen di antara cenderung akan memilih PDI-P.

Sementara, dari 32,7 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, hanya 16 persen di antaranya yang akan memilih PDI-P.

Saiful menuturkan, secara teori, kepuasan publik terhadap pemerintah memang akan diasosiasikan dengan partai politik pendukung pemerintah.

Namun, survei menunjukkan bahwa korelasi di atas hanya ditemukan di PDI-P, tidak di partai politik pendukung pemerintah lainnya.

"Partai pendukung pemerintah banyak, bukan hanya PDI Perjuangan, tapi kemungkinan saya memahaminya adalah bahwa bagaimanapun di antara partai itu ada degree kedekatannya dengan pemerintah," ujar Saiful.

Baca juga: Tingkah Kocak Desta Saat Jajal LRT Bareng Jokowi

Saiful menduga, di mata masyarakat, PDI-P adalah partai politik yang dianggap paling dekat dengan pemerintah sehingga menikmati berkah elektoral dari kepuasan publik.

"PDI Perjuangan mungkin yang paling atas di dalam hierarki dukungan itu dan oleh karena itu kemungkinan besar dia mendapatkan insentif paling banyak," kata dia.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.041 orang responden pada 16-23 Juli 2023.

Para responden dipilih secara acak. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com