Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatkan Kepala Daerah, Mendagri: Jangan Sampai Layanan Publik Terganggu karena Sibuk Pemenangan Pemilu

Kompas.com - 20/07/2023, 12:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus tetap menjaga berjalannya roda pemerintahan di daerah masing-masing.

Tito mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya sibuk mempersiapkan pemenangan diri sendiri maupun partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kita harus tetap menjaga pemerintahan harus tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai," kata Tito di acara Rakernas Asosiasi Pemeritnahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: KSP: Sepanjang UU Belum Diubah, Tidak Ada Skenario Penundaan Pilkada 2024

Tito mengatakan, peringatan ini disampaikan karena ada kecenderungan para kepala daerah akan kembali berlaga di pemilu atau pilkada tahun depan. Apalagi, sebagian besar kepala daerah merupakan kader partai politik (parpol).

Tito menekankan bahwa rencana para kepala daerah untuk bertarung di Pemilu atau Pilkada 2024 tidak boleh mengganggu kinerja pemerintah dan layanan publik.

"Tanggung jawab kepala daerah untuk membangun harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap stabil, layanan publik harus tetap terjaga," ujarnya.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko Sebut Bawaslu Cuma Curhat

Mantan Kapolri ini juga berpesan kepada para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjaga sikap netral menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

Ia mengingatkan bahwa para penjabat kepala daerah adalah seorang birokrat yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral tidak ikut dalam politik praktis pemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat," kata Tito Karnavian.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif akan digelar pada 14 Februari 2024. Adapun Pilkada 2024 akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.

Baca juga: Pamer 2 Kali Menang Pilkada, Ridwan Kamil Minta Caleg Golkar Pintar Viralkan Sesuatu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kinerja Pertamina 2023 Tunjukkan Pertumbuhan Operasional di Semua Lini Bisnis

Kinerja Pertamina 2023 Tunjukkan Pertumbuhan Operasional di Semua Lini Bisnis

Nasional
Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Nasional
'Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!'

"Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!"

Nasional
Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Nasional
BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

Nasional
Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Nasional
Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Nasional
BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

Nasional
Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Nasional
KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Nasional
YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

Nasional
Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Nasional
Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com