Tanggapi ICW Soal Kelebihan Harga Perangkat Gas Air Mata, Polri: Ada Salah "Input"

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut ada kesalahan dalam proses memasukkan data terkait volume pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022.

Adapun pepper projectile launcher merupakan salah satu perangkat untuk kebutuhan penggunaan gas air mata Polri.

Ramadhan menyampaikan itu menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti adanya kelebihan bayar pengadaan alat itu yang dinilai terlalu mahal.

Baca juga: ICW-Trend Asia: Polisi Anggarkan Beli Perangkat Gas Air Mata Rp 49,8 M, padahal Diperkirakan Hanya Rp 1,6 M

Ramadhan menjelaskan seharusnya jumlah pengadaan pepper projectile launcher yang dimasukkan ke LPSE sebanyak 1.857 unit. Akan tetapi yang diinput hanya 187 unit.

“Kelebihan bayar itu ada kesalahan input, kesalahan input mestinya 1.857 terinput 187. Nah itu ya sehingga ada pemberitaan kelebihan bayar,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Menurut Ramadhan, akibat kesalahan input pengadaan itu membuat ada selisih angka yang besar.

Kesalahan input tersebut, kata Ramadhan, terjadi di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun kini kesalahan itu sudah diperbaiki.

Baca juga: ICW-Trend Asia Sebut Polri Beli 868 Ribu Gas Air Mata Senilai Rp 1,1 Triliun pada 2013-2022

“Ini kesalahn input di SIRUP ya, di Sistem Informasi rencana umum pengadaan SIRUP LKPP. Jadi kesalah input yang mestinya ada 187, tapi itu telah diperbaiki ya. Ini bisa dilihat di aplikasi LKPP,” jelasnya.

Sebelumnya, Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mengungkap bahwa rencana pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022 terlalu mahal karena mencapai Rp 49.860.450.000 (Rp 49,8 miliar).

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pihaknya menemukan rencana pengadaan dari sistem informasi umum pengadaan pada 2022.

“Nilai kontraknya adalah Rp 49 Miliar dan yang memenangkan adalah PT Tri Manunggal Daya Cipta,” kata Wana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube ICW, Minggu (9/7/2023).

ICW dan Trend Asia kemudian melakukan perhitungan sederhana dan mendapati harga satu unit pepper projectile launcher Rp 266,6 juta.

Baca juga: ICJR: Gas Air Mata Kedaluwarsa yang Digunakan dalam Tragedi Kanjuruhan Lebih Beracun

Ketika melakukan verifikasi, mereka mendapati PT Tri Manunggal Daya Cipta itu benar menyediakan barang pepper projectile launcher bernama Byrna Le Launcher-Pepper.

“Yang mana kami asumsikan ketika PT Tri Manunggal Daya Cipta ini menang (tender) artinya dia akan menyediakan barang tersebut ke kepolisian,” ujar Wana.

Selanjutnya, ICW dan Trend Asia mengecek website produsen pepper projectile launcher dengan harga 479.99 dollar Amerika Serikat.

Pihak peneliti mengasumsikan bahwa pemenang kontrak menyediakan barang pada 24 Februari atau satu bulan setelah masa penandatanganan kontrak berakhir pada 24 Januari 2022.

Mereka lantas mengonversi harga satuan pepper projectile launcher itu dengan kurs dollar 24 Februari menjadi Rp 6,9 juta per unit.

Baca juga: Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Kemenkeu Diminta Hapus Anggaran Belanja Gas Air Mata

“PT Tri Manunggal Daya Cipta itu menawarkan harga yang sangat besar yaitu Rp 266,6 juta,” tutur Wana.

Wana dan pihaknya menyadari, biaya lain seperti administrasi 5 persen, pengiriman 10 persen, dan keuntungan 10 persen juga harus dihitung mengingat perusahaan memiliki tujuan keuntungan.

Jumlah keseluruhan biaya lain-lain ini diperkirakan Rp 25 persen.

ICW kemudian menemukan asumsi nilai kontrak nilai kontrak pengadaan pepper projectil launcher Rp 1.294.920.795 miliar.

Jika ditambah biaya lain-lain, yakni 25 persen dari nilai kontrak seharusnya, sebesar Rp 323.730.199, mereka memperkirakan jumlah pembelian 187 unit pepper projectile launcher hanya membutuhkan Rp 1.618.650.993 miliar.

Baca juga: Riset ICJR: Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan Masuk Kualifikasi Gas Beracun

Jumlah ini sangat jauh dengan nilai kontrak yang tertera yakni Rp 49.860.450.000 atau membuat pemborosan mencapai sekitar Rp 48.241.799.007.

“Dan hal ini tentu akan berdampak pada potensi pemborosan dan dugaan kemahalan harga sekitar 30 kali lipat,” kata Wana. “Jadi ada gape (selisih) sekitar Rp 48 miliar yang sebenarnya bisa di-saving oleh pemerintah tapi kemudian itu diduga diabaikan oleh kepolisian,” tambahnya.