Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Tiba di Kantor DPP PDI-P, Penuhi Panggilan Usai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Kompas.com - 10/07/2023, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Effendi Simbolon tiba di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (10/7/2023) pukul 12.53 WIB.

Kehadirannya di Kantor DPP PDI-P untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPP PDI-P terkait pernyataan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menakhodai Indonesia

Effendi datang menggunakan mobil Alphard hitam bernomor polisi B 1316 RFN.

Baca juga: Panggil Effendi Simbolon, DPP PDI-P: Kalau Mau Jadi Orang Bebas, Jangan Berpartai

Saat tiba, mobil Effendi langsung dikerubungi awak media yang menunggu di depan gedung Kantor DPP PDI-P.

Setelah itu, mobil Effendi memasuki lobi gedung kantor. Effendi pun terlihat dari kejauhan turun dari mobil.

Tak ada sepatah kata atau pun pergerakan menyapa awak media seketika Effendi datang.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memanggil Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, hari ini, Senin.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pemanggilan dijadwalkan pukul 13.00 WIB.

"Benar (Effendi dipanggil ke DPP)," kata Komarudin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Adapun pemanggilan ini dilakukan karena Effendi melontarkan pernyataan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat menjadi nakhoda RI. Padahal, PDI-P sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Benar (soal itu)," ucap Komarudin.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Siang Ini, Buntut Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/7/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan memanggil Effendi dalam waktu dekat untuk mendapat keterangan dari pernyataannya.

"Ketua DPP Bidang Kehormatan akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi partai agar disiplin partai ditegakkan," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, semua kader PDI-P harus satu suara.

Jika ada kader yang tidak memberikan dukungan, DPP Bidang Kehormatan PDI-P akan melakukan tugasnya untum menegakkan disiplin partai.

"Kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Nasional
Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Nasional
Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Nasional
Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Nasional
Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Nasional
Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Nasional
Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Nasional
TNI AL Dapat Hibah Kapal Korvet Bekas dari Korsel Produksi 1988

TNI AL Dapat Hibah Kapal Korvet Bekas dari Korsel Produksi 1988

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dan Kuatnya Aroma Politik Dinasti

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dan Kuatnya Aroma Politik Dinasti

Nasional
Kala Putusan MA Bikin 'Maju Kena, Mundur Kena'....

Kala Putusan MA Bikin "Maju Kena, Mundur Kena"....

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Drone' Liar di Kejagung | Upaya Bela Diri Anak SYL

[POPULER NASIONAL] "Drone" Liar di Kejagung | Upaya Bela Diri Anak SYL

Nasional
Putusan MA Dinilai Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Putusan MA Dinilai Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Nasional
PAN Tolak Kader PDI-P Jadi Cawagub Khofifah di Pilkada Jatim

PAN Tolak Kader PDI-P Jadi Cawagub Khofifah di Pilkada Jatim

Nasional
PAN Umumkan Bacagub di Maluku, Jambi dan Kaltim

PAN Umumkan Bacagub di Maluku, Jambi dan Kaltim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com