Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terlibat Aktif dalam Upaya Bebaskan Pilot Susi Air, Komnas HAM Dikritik

Kompas.com - 07/07/2023, 23:58 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sulit mengharapkan kehadiran Komnas HAM dalam penyelesaian kasus penyanderaan Pilot Susi Air Philips Mark Marthens di Papua.

Karena menurut Taufan, Komnas HAM periode saat ini mengambil sikap yang cenderung mengikuti pemerintah dan tidak berani mengambil inisiatif memecahkan masalah kemanusiaan di Papua.

Taufan menyinggung Perjanjian Jeda Kemanusiaan yang dibatalkan sepihak oleh Komnas HAM saaat ini sehingga memicu eskalasi kekerasan, termasuk soal penyanderaan pilot Susi Air.

Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua merupakan perjanjian yang dibuat atas Komnas HAM periode 2017-2022. Perjanjian ini dibuat untuk menghentikan sementara kontak senjata di antara pihak yang berkonflik di Papua.

"Sejak mereka membatalkan sepihak Jeda Kemanusiaan tanpa alasan yang kuat serta tidak ada komunikasi dengan para pihak terutama dengan teman-teman Papua, sulit mengharapkan peran mereka di Papua. Pembatalan sepihak itu menimbulkan kemarahan pihak yang mendorong Jeda Kemanusiaan di Papua," kata Taufan lewat pesan singkat, Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Komnas HAM Jangan Lepas Tangan Dalam Kasus Penyanderaan Pilot Susi Air

"Dengan posisi itu, maka peran strategis Komnas HAM sulit diharapkan. Sikap mereka cenderung mengikuti saja apa yang dilakukan pemerintah," sambung dia.

Padahal, menurut Taufan, independensi dalam kewenangan Komnas HAM bisa memecah kebuntuan komunikasi antara tuntutan pihak penyandera dalam hal ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan pemerintah.

Apalagi, ada tawaran dari pihak TPNPB kelompok Egianus Kogoya agar Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua bisa menjadi negosiator penyanderaan itu.

"Termasuk untuk negosiasi kasus Philip, kelompok Egianus meminta keterlibatan Kepala Perwakilan Papua utk membantu. Harapan saya kalau Komnas HAM RI mau diterima baik di Papua, maka sebaiknya berikan dukungan penuh kepada Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua," imbuh dia.

Baca juga: OPM Egianus Kogoya Minta Komnas HAM Jadi Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air

Taufan juga berharap agar Komnas HAM yang kini dipimpin Atnike Nova Sigiro itu bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang keliru.

"Komunikasi kritis seperti itu sudah biasa kami lakukan (saat menjabat di Komnas HAM) dan tidak perlu kuatir akan ada ketegangan hubungan. Itu hal yang biasa saja dalam hubungan antar lembaga," kata Taufan.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM saat ini, Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya menyerahkan semua penanganan penyanderaan pilot Susi Air kepada pemerintah.

Komnas HAM berharap agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan damai.

"Kewenangan penanganan kasus penyanderaan ini berada di tangan pemerintah," kata Atnike, Minggu (2/7/2023).

Sebagai informasi, Philips Mark Marthens disandera setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023.

Saat itu, pesawat tersebut mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP). Philips dan kelima OAP disebut sempat melarikan diri ke arah yang berbeda.

Kelima OAP telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips disandera oleh KKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com