Saatnya Puan dan AHY "Bergandengan" Tangan

DALAM dunia sepakbola tanah air, menyatukan pendukung kesebelasan Persija, Jakarta dengan Persib, Bandung ibaratnya mencampur air dan minyak. Keduanya sulit bersatu walau secara proses kimia antara larutan minyak dengan air bisa dipisahkan.

Sementara di dunia politik, merukunkan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan juga sama sulitnya. Ke duanya memiliki sejarah “perseteruan” yang terjalin lama walau dalam dunia politik tidak ada hal yang tidak mungkin.

Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berlangsung di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 18 Juni 2023, menjadi peristiwa “bersejarah” dan akan terus dikenang kemudian hari.

Betapa tidak, “hal” yang mustahil dalam relasi politik antara Demokrat yang dibesut Presiden RI ke-VI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan PDI Perjuangan yang dibidani Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri telah “dilunakkan” oleh Puan dan AHY.

Puan dan AHY yang menjadi representasi tokoh politik muda berhasil “membelokkan” sejarah antara ke dua partai yang telah diawali dengan kekurangharmonisan politik antara ke dua orangtuanya.

Peristiwa mundurnya SBY dari Kabinet Gotong Royong yang tidak mengungkapkan alasan untuk maju Capres di Pilpres 2004, ditengarai menjadi biang keladi “slek-nya” hubungan ke dua mantan presiden tersebut.

Di Pilpres 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berduet dengan Hasyim Muzadi.

Rivalitas politik antara SBY dengan Megawati terus berlanjut di Pilpres 2009. Berpasangan dengan mantan Menteri Keuangan era Megawati, Budiono, SBY kembali “menaklukkan” Megawati yang menggamit Prabowo Subianto.

Selama dua periode pemerintahan SBY (2004-2014), PDI Perjuangan terus menjadi kekuatan oposisi yang selalu mengkritisi kebijakan rezim SBY.

Demikian pula halnya saat Joko Widodo yang didukung penuh oleh Megawati dan PDI Perjuangan memegang tampuk kekuasaan selama satu dekade (2014-2024), Demokrat tetap memainkan sebagai kelompok kritis dan oposan.

Walau ada upaya “pendekatan” Demokrat dengan menyokong penuh terpilihnya suami Megawati, HM Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009 – 2013, kebekuan relasi politik antara PDI Perjuangan dengan Demokrat tidak otomatis menjadi cair.

Tensi politik antara politisi “banteng” dengan politisi “mercy” selalu bersitegang secara diametral.

Menjadi menarik pertemuan Puan dengan AHY, di tengah kebuntuan proses pencarian bakal calon wakil presiden di tubuh Koalisi Perubahan yang berintikan kekuatan tripilar Demokrat, Nasdem dan PKS.

Bukan menjadi peristiwa politik yang kebetulan jika Puan berinisiatif membuka “hotline” dengan Cikeas mengingat nama AHY adalah salah satu dari sepuluh kandidat bakal Cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketika nama AHY masih “mengambang” dan terancam jomblo ketika Capres Anies Baswedan tidak kunjung mengumumkan siapa nama calon pendampingnya, maka pertemuan yang dihelat Puan menjadi peristiwa politik terkiwari yang menggemparkan.

Rekonsilisasi politik mengubur masa lalu

Dokumen Partai Demokrat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Puan telah membuktikan dirinya pantas memegang kendali PDIP dan siap menerima estafet kepemimpinan partai dari ibunya, Megawati.

Demikian pula AHY, kesan yang terpatri selama ini sebagai “bayang-bayang” dari bapaknya, SBY, telah pantas menyandang posisi ketua umum partai.

AHY harus menjadi contoh kebaikan dalam dunia politik. Politik adalah sekadar alat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa membutakan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Jika ke dua orangtuanya masih memendam “ganjalan” dalam relasi politik, maka kepada generasi penerusnya, Puan dan AHY, Demokrat dan PDI Perjuangan harus melepaskan segala belenggu masa lalu.