Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemendes PDTT Akan Lakukan Reformasi Keuangan pada Sistem Birokrasi

Kompas.com - 17/06/2023, 18:03 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengadakan rapat terkait rencana aksi general tema keuangan, Jumat (16/6/2023).

Lewat rapat tersebut, Kemendes PDTT menyatakan akan melakukan reformasi keuangan pada sistem birokrasi serta pengelolaan aset yang terdiri dari barang milik negara dan barang kementerian.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemendes PDTT Bahartani Lamakampali mengatakan, terdapat tiga isu strategis dengan tema keuangan Kemendes PDTT yang dibahas pada rapat tersebut.

Pertama, kinerja pelaksanaan anggaran. Kedua, pengelolaan aset barang milik negara dan kementerian. Ketiga, laporan keuangan kementerian.

Adapun berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan (Kemenkeu), indeks kinerja pelaksanaan anggaran Kemendes PDTT saat ini mencapai kategori baik.

Hal tersebut juga tak jauh berbeda dengan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan predikat laporan keuangan Kemendes PDTT pada tingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini sudah didapat Kemendes PDTT sebanyak lima kali berturut-turut.

“Pekerjaan rumah kami adalah penguatan pengelolaan aset. Ini yang membuat kami fokus pada Biro Keuangan. Pada 2021, indeks pengelolaan aset Kemendes PDTT mendapat nilai 2,2. Angka ini meningkat menjadi 2,6 pada 2022. Ini masih kategori cukup,” ujar Bahartani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/6/2023).

Bahartani menambahkan, pihaknya optimis bahwa pengelolaan aset Kemendes PDTT akan meningkat drastis pada 2023.

Sebab, rencana aksi reformasi birokrasi 2023 sejauh ini telah disusun secara rinci dan siap dijalankan seluruh unit kerja. Hal ini jadi pendorong untuk mendapatkan hasil terbaik.

Sementara itu, Inspektur Wilayah II Yusef Patria menjelaskan bahwa setiap rencana aksi yang disusun Biro Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki konsekuensi dan harus benar-benar dijalankan seluruh pihak di kementerian.

Rapat yang diadakan Kemendes PDTT terkait reformasi keuangan.Dok. Kemendes PDTT Rapat yang diadakan Kemendes PDTT terkait reformasi keuangan.

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi kementerian ataupun masyarakat.

“Siklusnya, rencana aksi diimplementasikan dan dilakukan pemantauan. Kemudian, dievaluasi lagi untuk selanjutnya hasil tersebut ditindaklanjuti,” jelas Yusef.

Kemendes PDTT, lanjut Yusef, berkomitmen untuk menguatkan reformasi birokrasi secara umum ataupun tematik.

Apalagi, semua pihak di Kemendes PDTT Telah telah menyepakati upaya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Agar rencana yang dibuat dapat terlaksana secara sistematis, Kemendes PDTT pun telah membentuk unit STU.

Unit tersebut terdiri dari sejumlah anggota kantor sekretariat yang akan fokus pada konsolidasi, pengelolaan, monitoring rencana aksi reformasi birokrasi umum dan tematik, serta mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Kami juga membentuk unit khusus di inspektorat jenderal dengan tugas khusus untuk mengevaluasi penerapan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” kata Yusef.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com