Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sambut Baik Ajakan Pertemuan dengan Megawati dan Airlangga

Kompas.com - 16/06/2023, 13:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut baik rencana PDI-P yang akan mempertemukannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut Muhaimin, pertemuan antara ketua umum partai politik itu penting, demi menjaga situasi kondusif menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya penting lah, semua komunikasi antarketua umum di saat-saat menjelang pemilu ini wajib supaya kondusif," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: Muhaimin Berterima Kasih atas Putusan MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Muhaimin menuturkan, pertemuan ini pun bukanlah sebuah masalah meski PKB, PDI-P, dan Golkar berada di poros koalisi yang berbeda-beda. 

Adapun Partai Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belakangan mendukung Ganjar Pranowo bersama PDI-P, Partai Hanura dan Partai Perindo.

Muhaimin menambahkan, komunikasi antarpartai politik memang harus terus dilakukan demi menjaga persatuan.

Dia pun mengeklaim bahwa PKB sejauh ini masih setia bersama Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Belum ada pikiran seperti itu (berpindah koalisi)," ujar Muhaimin.

Namun, wakil ketua DPR ini mengaku belum mengetahui kapan pertemuannya dengan Megawati dan Airlangga akan dihelat.

"Saya pada posisi menunggu saja, belum ada jadwal," kata dia.

Baca juga: PKB Terbuka jika PAN Ingin Masuk Koalisi KIR

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya merancang pertemuan antara Megawati dengan Airlangga dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Hasto juga pernah mengatakan bahwa ada dua partai yanh didekati PDI-P untuk diajak bergabung mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Hasto menyebutkan, ciri-ciri partai politik yang dimaksud identik dengan warna hijau dan emas.

"Ya ada. Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," ujar Hasto, Jumat (9/6/2023).

Seperti diketahui, Golkar identik dengan warna kuning atau emas, sedangkan PKB identik dengan warna hijau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com