Anggota Fraksi PKS Interupsi di Rapat Paripurna, Minta Pemerintah Tak Beri Subsidi Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak memberi subsidi untuk kendaraan listrik.

Mulyanto menyampaikan hal itu dalam interupsi pada Rapat Paripurna DPR ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2023, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Program Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik, Menperin: Target Kita Kurangi Emisi

Dia beralasan, pemberian subsidi kendaran listrik hanya menguntungkan masyarakat kelas atas.

"Subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang merupakan barang mewah pribadi ini, melukai rasa keadilan masyarakat, karena ditujukan untuk mereka yang mampu," kata Mulyanto.

Dia menilai bahwa subsidi kendaraan listrik bersinggungan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang semestinya, kata dia, pemerintah mampu melakukan efisiensi APBN untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil.

"APBN yang langka dan terbatas ini harusnya diarahkan subsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, khususnya diprioritaskan untuk subsidi pupuk, subsidi energi, subsidi tarif KRL dan sebagainya," contoh Mulyanto.

Dia mengaku tak habis pikir bahwa subsidi kendaraan listrik ini justru dinikmati masyarakat mampu. Menurutnya, hal tersebut tidak adil, sebab pemerintah terkesan menyia-nyiakan APBN untuk dinikmati mereka yang mampu.

Mulyanto pun meminta pemerintah tertib dalam menggunakan anggaran.

"Jangan ujug-ujug ada tambahan anggaran untuk kendaraan listrik pada APBN 2023 tanpa pembahasan dengan komisi terkait," ujar dia.

"Ini tentu tidak transparan dan menyalahi fungsi anggaran DPR RI," tambahnya.

Baca juga: Luhut Minta Presiden RI Berikutnya Lanjutkan Program Kendaraan Listrik

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menerima interupsi dan masukan dari Mulyanto.

Lodewijk yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan bahwa aspirasi Mulyanto sudah dicatat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Akan ditindaklanjuti, Pak Mulyanto. Tentunya, sudah dicatat oleh Sekretariat DPR RI," tutur Lodewijk.

Perlu diketahui, Mulyanto beberapa kali mengkritik program subsidi kendaraan listrik yang diluncurkan pemerintah.

Sebelumnya, Mulyanto menyatakan bahwa fraksi PKS menolak program subsidi kendaraan listrik untuk kendaraan roda empat.

Baca juga: 93 Persen Bahan Baku Baterai Kendaraan Listrik Ada di Indonesia

"Terus terang soal subsidi kendaraan listrik apalagi roda empat, kami PKS tidak setuju," kata Mulyanto dalam rapat kerja dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Sementara itu, untuk subsidi motor listrik, Mulyanto meminta pemerintah memerhatikan penerima subsidi merupakan orang yang memenuhi kriteria.

"Kalau roda dua kita (PKS) timbang-timbang, harus tepat sasaran kalau untuk orang tidak mampu, industril kecil, mikro, masihlah memungkinkan, karena bagi kami uang negara sangat langka, terbatas harus betul-betul tepat sasaran," ujarnya.