Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoesoedibjo Lantik Arnod Sihite sebagai Ketua Umum DPN Basperindo

Kompas.com - 11/06/2023, 19:17 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo melantik Dewan Pengurus Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) masa jabatan 2022-2027.

Hary menunjuk Arnod Sihite selaku Ketua Umum DPN Basperindo dan Siti Nur Azizah Aziz selaku sekretarisnya.

"Saya terus terang merasa senang sekali, kita lantik sayap baru dari Partai Perindo, yaitu Basperindo," kata Hary Tanoe dalam sambutannya di DPP Partai Perindo, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres, Hary Tanoe Ingin Elektabilitas Perindo Cepat Naik

Hary juga meminta kepada Basperindo agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi anggotanya.

"Basperindo harus menjaga inklusivitas, harus terbuka bagi siapa pun bagi kesejahteraan buruh, agar satu organisasi bisa berkembang dengan baik harus bermanfaat bagi anggotanya," ucap dia.

Sementara itu, Arnod Sihite selaku Ketua Umum DPN Basperindo mengatakan, dalam memperjuangkan hak pekerja dan buruh, diperlukan kekuatan politis demi mempermudah penyampaian aspirasi.

Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, kehadiran Basperindo sebagai wadah perjuangan politis pekerja dan buruh cukup penting.

"Aktivis pekerja dan buruh harus hadir dalam pemerintahan demi mempermudah dialog dengan stakeholder. Bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan para anggota dewan legislatif pusat dan daerah,” kata Arnod.

Baca juga: Sempat Temui Prabowo, Kenapa Hary Tanoe Akhirnya Pilih Dukung Ganjar Capres?

Ia berpandangan, Basperindo akan banyak mengutamakan dialog dan memberikan ide serta gagasan dalam memberikan solusi atas segala permasalahan yang timbul.

Dia berjanji menempatkan pekerja atau buruh sebagai subyek pembangunan sehingga diharapkan organisasi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran yang visioner dan revolusioner demi kesejahteraan pekerja atau buruh dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Arnod, Basperindo akan memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan sosial berasaskan Pancasila serta akan berjuang bersama dengan Partai Perindo yang mempunyai visi dan spirit yang sama.

“Dengan semangat kebersamaan kawan-kawan yang ingin bergabung dalam Basperindo sangatlah terbuka karena Basperindo merupakan organisasi yang bersifat inklusif, sehingga kami menerima dengan tangan terbuka semua elemen pekerja yang ingin bergabung bersama kami, baik pekerja formal, informal bahkan perorangan,” ujar dia.

Ia mengatakan, tantangan bagi angkatan kerja Indonesia saat ini tidak mudah.

Ia pun mengingatkan peran buruh agar mampu memberi kontribusi positif pada bangsa dan negara yang hasilnya tentu akan semakin meningkatkan daya saing buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Baca juga: Hary Tanoe Ungkap 3 Alasan yang Bikin Perindo Dukung Ganjar

Oleh karena itu, kata Arnod, perlu elemen buruh aktif dalam agenda besar nasional yaitu transformasi ekonomi sudah tidak bisa ditawar lagi.

Para buruh, menurut dia, harus terus memiliki kompetensi, kreativitas, inovasi pada aspek-aspek digital ekonomi karena bukan saja dunia berkembang tetapi juga model bisnis sudah jauh mengalami perkembangan.

“Perjuangan ini tentunya harus bahu membahu dengan stakeholder. Bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan para anggota dewan legislative pusat dan daerah, apalagi dengan melihat situasi global dan resesi ekonomi didepan mata dan di tengah ketidakpastian yang tinggi perlu pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dan kita perlu meningkatkan persatuan sebagai sesama anak bangsa," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com