Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Wamenag Maju Caleg di Pileg 2024, Suharso, Mardiono, dan Rommy Tidak

Kompas.com - 12/05/2023, 21:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid disebut masuk dalam daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Insya Allah beliau mencalonkan. Kami beri tugas untuk mencalonkan di dapil Jawa Timur," kata Plt Ketua Umum PPP Mardiono setelah menyerahkan dokumen pendaftaran bacaleg PPP ke KPU RI, Jumat (12/5/2023).

Sementara itu, beberapa tokoh PPP disebut tidak maju pada Pileg 2024. Misalnya, mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa yang akan fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Rommy PPP: Ada Kemungkinan Megawati Minta Nama Resmi Bakal Cawapres dari PBNU

"Beliau di samping Kepala Bappenas juga mengawal IKN, karena itu tentu tidak memiliki sisa waktu untuk mencalonkan, karena itu beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan sebagai calon anggota DPR," kata Mardiono.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy juga tidak mencalonkan diri.

Rommy, sapaan akrabnya, juga berstatus eks terpidana kasus gratifikasi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Menurut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih perlu menunggu masa jeda 5 tahun bebas murni, sebelum bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

Baca juga: PPP Dengar PAN Segera Ikut Usung Ganjar Capres

Mardiono mengaku dirinya juga tidak masuk dalam daftar bacaleg yang diserahkan ke KPU hari ini, tetapi tak menutup kemungkinan untuk mencalonkan diri jika PPP di ambang bahaya kekurangan suara.

"Saya diputuskan oleh para pengurus harian agar saya bisa mengurus Indonesia, mengurus secara nasional, mengontrol bagaimana caranya para calon-calon itu bekerja," kata dia.


Dalam pendaftaran bacaleg hari ini, PPP menyerahkan dokumen pendaftaran secara maksimal sesuai kuota yang ada, yakni 580 bacaleg DPR RI untuk 84 dapil.

PPP juga mengeklaim telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com