Minta Ada Hilirisasi Pertanian, Wapres: Bermanfaat ke Rakyat, kalau Hilirisasi Tambang ke Pengusaha

TERNATE, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar hilirisasi juga dilakukan di sektor pertanian, bukan hanya di pertambangan.

Menurut Ma'ruf, manfaat hilirisasi di sektor pertanian bakal lebih dirasakan oleh masyarakat ketimbang hilirisadi tambang yang dampaknya lebih banyak dirasakan oleh pengusaha besar.

"Kalau hilirisasi produk-produk pertanian itu yang akan tercerahkan itu masyarakat, beda dengan tambang. Kalau tambang kan pengusaha-pengusaha besar, kalau ini masyarakat kecil," kata Ma'ruf di Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5/2023).

Ma'ruf menuturkan, salah satu komoditas pertanian yang bisa dihilirisasi adalah rempah-rempah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, terutama di wilayah Maluku Utara.

Baca juga: Di Hadapan Wapres, Gubernur Maluku Utara Keluhkan Sofifi Tak Kunjung Jadi Ibu Kota Definitif

Ia menyebutkan, rempah-rempah semestinya bisa diolah agar tidak hanya menjadi bumbu masak, tetapi juga parfum maupun alat kosmetik.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu mencontohkan, Mesir sukses mengekspor produk kopi rempah yang merupakan kombinasi antara kopi dan rempah, padahal negara tersebut bukanlah produsen kopi dan rempah

"Kopinya dari Indonesia, rempahnya dari Indonesia, hanya mereka mengolah kopi yang rempah itu menjadi produk kopi ekspor, tapi kopi Mesir, bukan kopi Indonesia. Artinya, rempah ini juga bisa (dibuat) berbagai hal," ujar Ma'ruf.

Selain hilirisasi produk rempah, Ma'ruf juga mengingatkan pentingnya pemasaran agar Indonesia kembali dikenal dunia sebagai pusat produsen rempah-rempah.

Baca juga: Wapres: Rempah Bukan Hanya Komoditas Unggulan, tapi Bangunan Peradaban

"Jangan sampai kita kalah dari India yang dulu bukan pusat rempah. Ini artinya kita harus membangun kembali dan ini komitmen pemerintah membangun jalur rempah ke depan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah sedang gencar melakukan hilirisasi pada sektor pertambangan, ditandai dengan keputusan menyetop ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah.

Pemerintah misalnya telah menghentikan ekspor nikel mentah sejak tahun 2020, sedangkan ekspor bauksit mentah akan disetop mulai Juni 2023.

Baca juga: Wapres Harap KDEKS Sokong Kebangkitan Maluku Utara sebagai Pusat Rempah

Presiden Joko Widodo mengatakan, larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 berbuah manis.

Nilai ekspor yang semula hanya Rp 17 triliun atau 1,1 miliar dollar AS di akhir tahun 2024, melonjak menjadi Rp 326 triliun atau 20,9 miliar dollar AS pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali litpat.

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau 30 miliar dollar AS,” ungkap dia, Desember 2022 lalu.