Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Sinyal Penentuan Cawapres Ganjar Dibahas Gabungan Parpol

Kompas.com - 27/04/2023, 18:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya tidak sendirian dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

PDI-P akan memutuskan cawapres Ganjar bersama partai politik lain.

"Ya ini kan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan parpol, ini adalah amanat konstitusi yang kita pegang dengan teguh dengan penuh kedisiplinan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Hasto mengingatkan bahwa penetapan sosok cawapres Ganjar akan dilakukan setelah kerja sama politik resmi dibentuk.

Oleh karena itu, terkait cawapres tidak serta merta menjadi keputusan PDI-P seorang.

Baca juga: Sandiaga Santer Digadang Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P Bakal Analisis Track Record dan Kompetensinya

"Sekali lagi pengaitan tentang pengerucutan, siapa yang nanti akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, nanti ada beberapa tahap-tahap setelah kerja sama partai politik ini difinalkan," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga memaparkan kriteria cawapres yang cocok untuk Ganjar. Salah satunya soal kecocokan.

Hasto mengungkit bagaimana Wakil Presiden (Wapres) Pertama RI Muhammad Hatta atau Bung Hatta menjadi pendamping Presiden Pertama Soekarno atau Bung Karno di pemerintahan.

Baca juga: Ganjar Bakalan Sosialisasi sebagai Bakal Capres Tiap Sabtu dan Minggu

"Zaman Bung Karno dulu, Bung Hatta merupakan dwi tunggal yang tidak tergantikan. Kemudian kita melihat bagaimana kesesusaian, chemistry tadi saling melengkapi," contoh Hasto.

Tak sampai situ, kecocokan itu juga berlanjut saat Megawati Soekarnoputri dipasangkan dengan Hamzah Haz sebagai Presiden Kelima RI dan Wakil Presiden.

PDI-P melihat kepemimpinan Megawati dan Hamzah Haz satu kesatuan.

"Jika salah satu batuk, yang lain ikut batuk, maka kemudian beliau (Megawati) berpesan 'Pak Hamzah, kalau nanti memimpin sidang, kalau saya (Megawati) mau ambil keputusan sebelum ketok palu, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, tolong saya dikasih kode'," beber Hasto.

"Ini kan menunjukkan kesatupaduan kepemimpinan yang luar biasa," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com