DPR Setujui Hibah Alpalhankam dari Australia untuk PMPP TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberian hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari Australia untuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna ke-21, masa sidang IV Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (13/4/2023).

"Selanjutnya, kami menanyakan peserta sidang terhormat, apakah laporan Komisi I atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna, Kamis.

Baca juga: AS-Filipina Latihan Gabungan di Laut China Selatan, Panglima TNI: Kalau Langgar Kedaulatan, Akan Kita Usir

"Setuju," jawab anggota dewan yang diiringi ketukan palu Dasco.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono membacakan laporan komisinya terkait penerimaan hibah alpalhankam.

Dia menerangkan bahwa hibah yang diberikan pemerintah Australia berupa 15 unit kendaraan taktis (Rantis) tipe Bushmaster.

"Komisi I memutuskan untuk menyetujui penerimaan hibah 15 unit armor personel berupa kendaraan taktis Bushmaster dari pemerintah Australia untuk PMPP TNI," ujar Bambang.

Baca juga: Bantu Polri, TNI Kerahkan 18.000 Prajurit untuk Pengamanan Mudik Lebaran

Bambang memerinci, dari 15 unit rantis tipe Bushmaster itu terdiri dari 13 unit personel truk, satu unit komando, dan satu unit ambulans.

Adapun nilai hibah tersebut mencapai 29.705.441 dolar Australia.

"Hibah ini memiliki spesifikasi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan dunia sesuai degan tugas dan tanggung jawab PMPP TNI," tutur Bambang.

Sebagai informasi, sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui penerimaan hibah sejumlah kendaraan taktis dari pemerintah Australian untuk PMPP TNI pada Senin (3/4/2023).

Baca juga: Panglima TNI Siapkan Kapal Perang untuk Pengamanan KTT ASEAN di NTT

Pemberian hibah itu untuk meningkatkan kemampuan personel satuan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Selain anggota Komisi I, rapat saat itu juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, serta perwakilan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.