Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah 30 Hari Pilot Susi Air Disandera KKB, Politisi PKS Dorong Pemerintah Ambil Tindakan yang Lebih Pasti

Kompas.com - 09/03/2023, 13:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih pasti terkait pembebasan pilot Susi Air, Philip Methrtens, yang disandera oleh teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Apalagi, pilot Susi Air tersebut sudah satu bulan dalam cengkeraman KKB sejak peristiwa pembakaran pesawat di Nduga, Papua.

"Sebaiknya memang pemerintah segera mengambil tindakan yang lebih pasti untuk membebaskan sandera," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Terkait TNI yang menolak tawaran bantuan dari New Zealand, Sukamta mengatakan, TNI memang memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal pembebasan sandera di berbagai medan.

Baca juga: Genap 30 Hari Penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB, Panglima TNI: Sabar, Ini Bukan Operasi Militer

Sukamta meyakini TNI pasti mampu membebaskan Philip Methrtens dari sanderaan KKB.

Dia mengatakan kini semua bergantung pada keputusan politik yang pemerintah harus ambil.

"Kemampuan TNI sangat memadai. Tinggal keputusan politiknya dari pemerintah saja," ucapnya.

Pilot Susi Air telah disandera 30 hari

Operasi pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), telah genap memasuki hari ke-30 pada hari ini, Kamis (9/3/2023).

Pemerintah bersama aparat TNI-Polri masih mencari cara agar pembebasan pilot berkewarganeraan Selandia Baru itu tidak berdampak ke masyarakat.

Berkali-kali, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa KKB berpindah-pindah dan membaur dengan warga lokal sehingga menyulitkan operasi pembebasan.

Hal itu ia ungkapkan lagi usai memimpin upacara operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan yustisi POM TNI 2023 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).

"Kalau operasi serentak itu khawatirnya penduduk akan kena karena mereka (KKB) ini kan bersama-sama dengan penduduk,” kata Yudo kepada awak media.

Baca juga: Panglima Yudo: Selandia Baru Tawarkan Bantuan Cari Pilot Susi Air, tapi Kami Masih Mampu Selesaikan

Yudo lantas meminta masyarakat bersabar terkait pembebasan pilot Philips.

Terlebih, kata dia, pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.

“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”. Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo.

"Saya mempunyai prajurit bermampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu, kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan. Ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga tetap mengedepankan hukum,” katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com