Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Sentil Sri Mulyani, Polri, dan Aparat Negara gara-gara Perilaku Pamer Harta...

Kompas.com - 03/03/2023, 08:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, institusi Polri, Kejaksaan Agung hingga jajaran aparatur negara saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Begitu membuka sidang kabinet, Presiden sudah menyinggung Menkeu Sri Mulyani. Kepala Negara ingin Menkeu menjelaskan detail rencana kerja pemerintah untuk 2024.

"Yang paling penting satu aja untuk urusan ini. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Entar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," tegas Jokowi.

Dia pun melanjutkan poin pembicaraan kepada reformasi birokrasi.

Baca juga: Jokowi Bertitah: Masyarakat Wajib Gunakan Konstruksi Tahan Gempa

Menurut Jokowi, inti dari reformasi birokrasi adalah bagaimana agar masyarakat bisa terlayani secara baik dan efektif.

Pada poin tersebut Jokowi langsung menyinggung perilaku pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mendapat sorotan publik karena kerap pamer kekayaan.

Kedua direktorat jenderal itu diketahui berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai saya tahu betul," ungkap Jokowi.

"(Saya) mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafel Alun Trisambodo.

Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.

Baca juga: Jokowi: Rakyat Kecewa Pejabat Pajak dan Bea Cukai Pamer Harta

Selain itu, keluarga Rafael pun kerap memamerkan harta di media sosial. Kondisi itu memicu reaksi pertanyaan masyarakat soal urgensi membayar pajak.

Selain itu, publik juga menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap memamerkan kemewahan di akun Instagram pribadinya.

Tekankan kekecewaan rakyat

Jokowi melanjutkan, penekanannya tak hanya berlaku untuk para pegawai pajak dan kepabeanan.

Dia juga menyentil aparat penegak hukum dan jajaran birokrasi lainnya.

Menurutnya, jika perilaku para abdi negara tidak baik maka sudah sepantasnya rakyat merasa kecewa.

Foto stok: Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Foto stok: Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai. Kepada kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya dan kalau seperti itu ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," tegasnya.

Jokowi menjelaskan, saat ini yang ada dalam benak masyarakat adalah pelayanan publik yang tidak baik oleh aparat negara.

Di sisi lain, aparat negara kerap bersikap jemawa dan hidup mewah lantas memamerkannya.

"Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata presiden.

Baca juga: Usai Disentil Jokowi soal Pegawai Pamer Kekayaan, Sri Mulyani: Kita Perbaiki

Minta semua menteri disiplinkan bawahannya

Kepala Negara kemudian meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga agar mendisiplinkan bawahannya.

Menurut Presiden, jajaran aparat negara harus kembali diberitahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.

Selain itu, kepada Polri dan Kejaksaan Agung dia berpesan agar dapat membenahi dulu kondisi di dalam lembaga mereka.

Setelahnya, baru kedua lembaga penegak hukum itu bisa membersihkan kementerian dan lembaga lainnya.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi kembali menekankan agar aparat negara tidak lagi pamer harta kekayaan.

Terlebih jika sikap pamer itu diunggah di media sosial.

Baca juga: Pejabat PNS Pamer Harta di Medsos, Jokowi: Itu Sangat Tidak Pantas

Jokowi mengingatkan sikap tersebut tidak pantas dilakukan oleh aparat birokrasi.

"Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan," kata Jokowi.

"Apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram di media sosial, itu sebuah (sikap), kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa, Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, dan Hedonis

Tanggapan Sri Mulyani

Usai sejumlah pengarahan dari Presiden, Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak banyak bicara ketika ditanya wartawan.

Dia hanya menegaskan akan memperbaiki sikap bawahannya sesuai arahan Presiden.

"Ya kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani sambil berjalan memasuki mobil dinasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi banyaknya pejabat yang terungkap memiliki harta bernilai fantastis usai terungkapnya harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Mahfud pun meminta para pejabat pemerintahan berhenti bergaya hedonis di media sosial karena tidak etis dilakukan.

“Bagus. Kenapa, karena saya enggak takut. Itu kan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya. Kalau bidang saya akan saya langsung laksanakan tapi kan bukan bidang Kemenkopolhukam,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis.

"Itu tidak etis juga ya pamer di media sosial tuh supaya dihentikan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com