JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, institusi Polri, Kejaksaan Agung hingga jajaran aparatur negara saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Begitu membuka sidang kabinet, Presiden sudah menyinggung Menkeu Sri Mulyani. Kepala Negara ingin Menkeu menjelaskan detail rencana kerja pemerintah untuk 2024.
"Yang paling penting satu aja untuk urusan ini. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Entar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," tegas Jokowi.
Dia pun melanjutkan poin pembicaraan kepada reformasi birokrasi.
Menurut Jokowi, inti dari reformasi birokrasi adalah bagaimana agar masyarakat bisa terlayani secara baik dan efektif.
Pada poin tersebut Jokowi langsung menyinggung perilaku pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mendapat sorotan publik karena kerap pamer kekayaan.
Kedua direktorat jenderal itu diketahui berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai saya tahu betul," ungkap Jokowi.
"(Saya) mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafel Alun Trisambodo.
Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.
Selain itu, keluarga Rafael pun kerap memamerkan harta di media sosial. Kondisi itu memicu reaksi pertanyaan masyarakat soal urgensi membayar pajak.
Selain itu, publik juga menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap memamerkan kemewahan di akun Instagram pribadinya.
Tekankan kekecewaan rakyat
Jokowi melanjutkan, penekanannya tak hanya berlaku untuk para pegawai pajak dan kepabeanan.
Dia juga menyentil aparat penegak hukum dan jajaran birokrasi lainnya.
Menurutnya, jika perilaku para abdi negara tidak baik maka sudah sepantasnya rakyat merasa kecewa.
"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai. Kepada kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya dan kalau seperti itu ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," tegasnya.
Jokowi menjelaskan, saat ini yang ada dalam benak masyarakat adalah pelayanan publik yang tidak baik oleh aparat negara.
Di sisi lain, aparat negara kerap bersikap jemawa dan hidup mewah lantas memamerkannya.
"Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata presiden.
Minta semua menteri disiplinkan bawahannya
Kepala Negara kemudian meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga agar mendisiplinkan bawahannya.
Menurut Presiden, jajaran aparat negara harus kembali diberitahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.
Selain itu, kepada Polri dan Kejaksaan Agung dia berpesan agar dapat membenahi dulu kondisi di dalam lembaga mereka.
Setelahnya, baru kedua lembaga penegak hukum itu bisa membersihkan kementerian dan lembaga lainnya.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi kembali menekankan agar aparat negara tidak lagi pamer harta kekayaan.
Terlebih jika sikap pamer itu diunggah di media sosial.
Jokowi mengingatkan sikap tersebut tidak pantas dilakukan oleh aparat birokrasi.
"Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan," kata Jokowi.
"Apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram di media sosial, itu sebuah (sikap), kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas," tambahnya.
Tanggapan Sri Mulyani
Usai sejumlah pengarahan dari Presiden, Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak banyak bicara ketika ditanya wartawan.
Dia hanya menegaskan akan memperbaiki sikap bawahannya sesuai arahan Presiden.
"Ya kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani sambil berjalan memasuki mobil dinasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi banyaknya pejabat yang terungkap memiliki harta bernilai fantastis usai terungkapnya harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Mahfud pun meminta para pejabat pemerintahan berhenti bergaya hedonis di media sosial karena tidak etis dilakukan.
“Bagus. Kenapa, karena saya enggak takut. Itu kan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya. Kalau bidang saya akan saya langsung laksanakan tapi kan bukan bidang Kemenkopolhukam,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis.
"Itu tidak etis juga ya pamer di media sosial tuh supaya dihentikan," tegasnya.
https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/08194191/saat-jokowi-sentil-sri-mulyani-polri-dan-aparat-negara-gara-gara-perilaku