Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2023, 07:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan menggandeng mediator asing dalam negosiasi pembebasan pilot pesawat Susi Air, Philips Max Mehrtens, yang masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pengamat politik dan militer Ikrar Nusa Bakti menilai, pemerintah mungkin saja mengambil opsi tersebut.

Mengingat, Indonesia juga mempunyai pengalaman ketika berhasil mengakhiri konflik bersenjata di Aceh dengan melibatkan mediator asing.

"Apakah mungkin kita menggunakan pihak ketiga (asing) sebagai mediator untuk perundingan dan ini memang memakan waktu, tapi kita juga tahu kita pernah menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaian Aceh, itu kan berhasil dengan sangat baik," kata Baki dalam Kompas Siang di Kompas TV, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Pilot Susi Air Masih Disandera, Pembebasan Lewat Pendekatan Keamanan Diharap Jadi Pilihan Terakhir

Selain mediator asing, Bakti juga menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng tokoh agama dan tokoh adat asli daerah yang berada di wilayah teritorial KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Ia meyakini cara ini dapat ditempuh dan berefek apabila tokoh agama dan tokoh adat mempunyai keinginan yang sama guna menyelesaikan persoalan ini.

"Saya yakin tokoh agama itu kalau memang kalau bisa menyatu dan memiliki satu sisi dan keinginan yang sama bisa menyelesaikan masalah ini, saya pikir mereka bisa bergabung dengan pemerintah daerah dan juga tokoh adat setempat," jelas dia.

Di sisi lain, Bakti juga mengingatkan agar pilihan pendekatan keamanan dalam membebaskan Philips menjadi opsi terakhir.

Kalau pun pilihan ini akhirnya diterapkan, menurut Bakti, aparat keamanan juga perlu menghitung secara matang atas keputusan opsi tersebut.

"Pendekatan keamanan harus dihitung secara matang apa yang akan terjadi," kata dia.

Baca juga: KKB Minta Senjata sebagai Syarat Pelepasan Pilot Susi Air, Nasdem: Tidak Boleh Dipenuhi

Bakti menambahkan, perdamaian di Papua bukan semata-mata diperlukan oleh Indonesia.

Tetapi, perdamaian di Papua juga dibutuhkan dunia internasional karena sebagian dari mereka mempunyai investasi di sana.

"Perdamaian di tanah Papua itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bukan cuma untuk rakyat setempat atau rakyat Indonesia keseluruhan, tapi untuk internasional juga karena mereka banyak juga memiliki investasi di tanah Papua," imbuh dia.

Adapun sang pilot yang merupakan warga negara Selandia Baru bersama lima penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat. Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP).

Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa KKB. Belakangan, tim negosiasi telah membuka komunikasi dengan KKB.

Pihak KKB meminta uang dan senjata sebagai syarat pembebasan sang pilot. Akan tetapi, syarat tersebut ditolak pemerintah dan negosiasi pun masih jalan di tempat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Yudo Pimpin Sertijab Letjen Suhartono Jadi Irjen TNI

Panglima Yudo Pimpin Sertijab Letjen Suhartono Jadi Irjen TNI

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Jadi Korban Banjir Bandang New York

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Jadi Korban Banjir Bandang New York

Nasional
Cerita Megawati Sarapan Umbi-umbian, Jagung dan Sukun Hampir Tiap Hari...

Cerita Megawati Sarapan Umbi-umbian, Jagung dan Sukun Hampir Tiap Hari...

Nasional
Survei Indikator Politik, Harga Kebutuhan Pokok Paling Mendesak Diselesaikan Presiden Selanjutnya

Survei Indikator Politik, Harga Kebutuhan Pokok Paling Mendesak Diselesaikan Presiden Selanjutnya

Nasional
Megawati Sebut Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan Bikin Amburadul

Megawati Sebut Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan Bikin Amburadul

Nasional
Heran Dikritik karena Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati: Saya Pun Petugas Partai

Heran Dikritik karena Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati: Saya Pun Petugas Partai

Nasional
Heran Ada Isu Prabowo Duet dengan Ganjar, Megawati: Saya Melongo...

Heran Ada Isu Prabowo Duet dengan Ganjar, Megawati: Saya Melongo...

Nasional
Hasil Rakernas, PDI-P Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati

Hasil Rakernas, PDI-P Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati

Nasional
Jadi Urat Nadi Virtual Energi RI dan Mendunia, Menhub Apresiasi Prestasi PIS

Jadi Urat Nadi Virtual Energi RI dan Mendunia, Menhub Apresiasi Prestasi PIS

Nasional
Pertamina Gandeng LKPP Implementasikan Aplikasi E-Katalog

Pertamina Gandeng LKPP Implementasikan Aplikasi E-Katalog

Nasional
Penutupan Rakernas IV PDI-P: Ada Pengarahan TPN, Pembacaan Rekomendasi, dan Pidato Megawati

Penutupan Rakernas IV PDI-P: Ada Pengarahan TPN, Pembacaan Rekomendasi, dan Pidato Megawati

Nasional
Tim Ganjar Ajak Jokowi Diskusi soal Visi, Arsjad Rasjid: 'Dirut' yang Mau Pensiun Paling Ngerti

Tim Ganjar Ajak Jokowi Diskusi soal Visi, Arsjad Rasjid: "Dirut" yang Mau Pensiun Paling Ngerti

Nasional
Tak Hadiri Penutupan Rakernas IV PDI-P, Ganjar Disebut Sedang Tugas Bersama Oso Hanura

Tak Hadiri Penutupan Rakernas IV PDI-P, Ganjar Disebut Sedang Tugas Bersama Oso Hanura

Nasional
Ketua TPN Ajak Kader PDI-P Kampanyekan Ganjar dengan Asyik dan Humanis

Ketua TPN Ajak Kader PDI-P Kampanyekan Ganjar dengan Asyik dan Humanis

Nasional
Mahfud Minta KPK Kejar Pihak yang Berupaya Lenyapkan Bukti Dokumen di Kementan

Mahfud Minta KPK Kejar Pihak yang Berupaya Lenyapkan Bukti Dokumen di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com