Mahfud: Di Masjid Boleh Berpolitik, tapi Jangan Ajak Pilih Capres Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut bahwa masjid dan pesantren boleh dijadikan sebagai tempat untuk berpolitik.

Ia menjelaskan, keduanya dapat dipakai sebagai sarana berpolitik secara inspiratif, bukan politik praktis yang berkaitan dengan isu pemilu.

"Mari kita bahas ini agar jangan dikatakan pesantren itu tidak boleh politik. Boleh. Di masjid tidak boleh berpolitik, boleh! Tapi politik apa dulu?" ungkap Mahfud dalam acara pembukaan Halaqoh Nasional Alim Ulama MP3I di kawasan Slipi, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

"Kalau NU itu, kalau kita ngaji politik kan ada 2. Satu, politik kebangsaan atau high politics atau Gus Dur menyebut politik inspiratif. Lalu ada politik praktis. Kalau politik inspiratif itu adalah upaya memengaruhi politik atau policy/kebijakan agar pemerintahan dan negara berjalan baik," jelasnya.

Baca juga: Kontroversi soal Politik Identitas dan Masjid Berlanjut, Partai Ummat Ingin Temui Bawaslu

Ia memberi contoh, politik inspiratif atau high politics tersebut berkaitan dengan pernyataan-pernyataan semisal "negara harus dipimpin orang yang adil", "korupsi harus dilawan", "keadilan harus ditegakkan", "lingkungan hidup harus dipelihara demi kebaikan manusia".

"Itu politik, bahasa-bahasa politik. Politik dalam arti urusan negara," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sementara itu, politik praktis di masjid dan pesantren tidak dapat dilakukan. Politik praktis, imbuhnya, berkaitan dengan ajakan atau larangan memilih kandidat tertentu dalam pemilu.

"Jangan pilih calon presiden yang ini, jangan pilih yang itu, itu (politik) praktis dan sebaiknya jangan dibicarakan di masjid. Orang Islam sendiri banyak pilihan kalau politik praktisnya," ungkap Mahfud.

Baca juga: MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Ia menegaskan bahwa pemerintah serius mempersiapkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 mendatang dan berharap agar Pemilu tidak menjadi sarana perpecahan, melainkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Dan kiai, pesantren, saya katakan punya posisi dan peran yang sangat penting di dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa ini yaitu dengan mengajarkan politik inspiratif, bukan politik praktis," ungkap Mahfud.

Politik praktis, ia melanjutkan, biarlah menjadi ranah partai politik, tim kampanye, ormas kepemudaan, dan siapa pun yang punya afiliasi politik.