Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Serahkan Bantuan Dana Siap Pakai dan Sembako Rp 1 Miliar untuk Gempa Jayapura Papua

Kompas.com - 11/02/2023, 12:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar untuk penanganan pasca-gempa bumi di Kota Jayapura, Papua.

Bantuan tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 750 juta dan bantuan permakanan atau paket sembako senilai Rp 250 juta.

Bantuan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan pada Sabtu (11/2/2023).

"Mohon izin terima bantuan dana siap pakai dari kami BNPB atas nama Kepala BNPB Suharyanto, diminta oleh pimpinan menyerahkan bantuan, mohon kiranya diterima," kata Fajar Setyawan menyerahkan bantuan di Kota Jayapura, yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: 2.500 Warga Jayapura Mengungsi akibat Gempa, Tersebar di 15 Lokasi Pengungsian

Fajar menuturkan, bantuan dana siap pakai akan digunakan untuk operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah provinsi, dan TNI-Polri untuk penanganan bencana.

Sedangkan bantuan permakanan diberikan kepada masyarakat terdampak gempa bumi yang tengah membutuhkan pertolongan.

Selain itu, pihaknya juga akan menyerahkan 3.000 lembar selimut, 3.000 tikar, dan 5 unit tenda yang saat ini dalam proses pengiriman.

"Mudah-mudahan bisa meringankan kesusahan teman-teman kita saudara kita yang terdampak, mohon kiranya diterima," ucap Fajar.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan asesmen pada rumah-rumah ataupun bangunan lain yang rusak akibat gempa bumi, hingga diketahui bangunan layak huni.

Baca juga: Kota Jayapura Tetapkan Status Tanggap Darurat 21 Hari Usai Gempa M 5,2

Secara umum, kata Fajar, kondisi pasca-gempa bumi di Papua sudah mulai kondusif dan cukup terkendali.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dan BPBD cukup bagus sehingga aktivitas posko berjalan.

Penanganan darurat pun sudah berlangsung sejak gempa terjadi.

"Kami akan segera melakukan asesmen terhadap bangunan terdampak hingga diketahui bangunan layak huni seperti RSUD Dok II Jayapura agar bisa segera ditempati agar pelayanan dapat berfungsi sebagaimana mestinya," jelas Fajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com